PSI Minta BPRD DKI Jelaskan Anggaran 1 Unit Komputer Rp 128,9 Miliar

PSI Minta BPRD DKI Jelaskan Anggaran 1 Unit Komputer Rp 128,9 Miliar
Rapat Pembahasan Anggaran KUA-PPAS APBD DKI 2020 di Komisi E DPRD DKI, gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 5 Desember 2019 | 17:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sesudah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian pidato Gubernur dan pemandangan Fraksi DPRD DKI tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI 2020, selanjutnya dilakukan pembahasan Rancangan APBD DKI 2020 di lima komisi.

Anies Sebut Serapan Terkendali Hasil Kerja TGUPP

Rencananya, pembahasan anggaran di lima komisi akan dilakukan selama dua hari. Mulai hari ini, Kamis (5/12/2019) hingga Jumat (6/12/2019).

Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD DKI hari ini. Melakukan pembahasan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI di ruang rapat Komisi C, gedung DPRD DKI, Kamis (5/12/2019).

Anggota Komici C dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Prabowo, mempertanyakan usulan anggaran yang diusulkan BPRD DKI. Berupa satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya dalam Rancangan APBD DKI 2020. Total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan komputer itu sebesar Rp 128,9 miliar.

BPRD DKI Tagih Paksa Tunggakan PBB Rp 20,6 Miliar

"Saya melihat di BPRD itu ada anggaran yang lumayan fantastis. Anggaran itu untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik. Satu unit komputer harganya Rp 60 miliar. Lalu ada tambahannya sembilan unit apa itu yang saya lihat nilainya juga Rp 60 miliar. Jadi total semuanya sebesar Rp 120 miliar,” kata Anthony Winza Prabowo dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi C.

Anthony pun meminta BPRD DKI Jakarta menjelaskan rencana pembelian komputer tersebut. "Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu,” ujar Anthony Winza Prabowo.

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PSI ini meminta BPRD DKI membandingkan perangkat komputer tersebut dengan perangkat komputer yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk mengelola data pajak. Anthony juga meminta BPRD DKI Jakarta menjelaskan hasil yang akan didapatkan pemerintah setelah menggunakan alat tersebut.

Rumah DP Rp 0 Gagal Jadi Unggulan DKI

"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana. Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar. Terus kalau sudah beli alat ini, hasil apa yang didapat Pemprov DKI? Bisa nambah PAD enggak? Jangan sampai beli alat ini, tapi enggak tahu buat apa dan hasil yang didapatkan apa,” ungkap Anthony.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menegaskan, akan memberikan penjelasan terkait rencana pembelian komputer tersebut dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 bersama Komisi C.

"Oh itu nanti akan kami bahas, tunggu saja nanti pembahasannya," kata Faisal Syafruddin.

Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Adapun rincian anggaran pengadaan komputer yaitu, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN) dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com