Komisi B DPRD DKI Setujui Penambahan Anggaran LRT Rp 154,3 Miliar

Komisi B DPRD DKI Setujui Penambahan Anggaran LRT Rp 154,3 Miliar
Penumpang LRT di Jakarta. ( Foto: ANTARA )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 5 Desember 2019 | 17:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, Komisi B DPRD DKI menyetujui penambahan anggaran pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta menjadi Rp 154,3 miliar.

Imbas Proyek LRT, Halte Transjakarta Dukuh Atas 2 Pindah

Dalam Rancangan APBD DKI 2020, di pos anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, sudah dimasukkan anggaran pembangunan LRT Jakarta sebesar Rp 85,6 miliar. Kemudian dalam pembahasan, anggaran tersebut disetujui ditambah sebesar Rp 68,7 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 154,3 miliar.

"Untuk alokasi anggaran Dishub, sebelumnya Rp 85,6 miliar untuk pembanguanan LRT, terjadi perubahan ditambahkan Rp 68,7 miliar, disetujui. Menjadi Rp 154,3 miliar," kata Abdul Aziz, Ketua Komisi B dalam rapat pembahasan anggaran di ruang komisi B, gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Penambahan anggaran ini terjadi pada saat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo, mengajukan penambahan anggaran LRT sebesar Rp 68 miliar dalam rapat pembahasan anggaran bersama Komisi B.

Penumpang LRT Berharap Sistem Tiket Lebih Praktis

"Penambahan anggaran ini sebesar Rp 68 miliar ini adalah pekerjaan pendahuluan untuk pendahuluan sarananya,” kata Syafrin Liputo di ruang rapat Komisi B.

Dijelaskannya, penambahan anggaran ini akan digunakan untuk manajemen kontruksi dan biaya konsultan. Nantinya akan ada dua konsultan, yaitu konsultan manajemen kontruksi dan konsultan integrator.

"Penambahan anggaran ini diambil dari pemotongan anggaran pada sistem jalan prabayar elektronik, bus sekolah, dan pengadaan kendaraan dinas oprasional khusus berbahan dasar listrik,” jelas Syafrin Liputo.

Menurutnya, berdasarkan UU Perkerataapian, pembangunan prasarana LRT dilakukan oleh Dishub. Oleh sebab itu, susunan anggaran dimasukkan ke dalam pos anggaran Dishub.

"Saat ini sesuai dengan UU Perkertaapian, untuk pelaksanaan pembangunan menjadi domain pemerintah. Dalam konsep ini kita akan laksanakan pembangunan prasarananya oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Perhubungan. Makanya kita masukkan dalam usulan kegiatan belanja langsung Dishub. Jadi tidak masuk dalam penugasan atau anggaran salah satu BUMD,” papar Syafrin Liputo.



Sumber: BeritaSatu.com