BPRD DKI Pasang Stiker Penunggak Pajak di Baywalk Mall Pluit

BPRD DKI Pasang Stiker Penunggak Pajak di Baywalk Mall Pluit
Pemasangan plang atau stiker bagi para penunggak pajak. ( Foto: Beritasatu Photo )
Fana Suparman / FER Kamis, 5 Desember 2019 | 21:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama tim Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah pemilik kendaraan mewah maupun bangunan di Jakarta Utara yang masih menunggak pajak, Kamis (5/12/2019).

Mobil Mewah Tunggak Pajak Akan Dipasangi Stiker Segel

Dalam sidak ini, tim BPRD DKI memasang stiker belum membayar pajak terhadap 11 kendaraan mewah yang terparkir di area parkir Apartemen Regatta, Penjaringan, Jakarta Utara.

Tak hanya 11 kendaraan mewah, tim kemudian bergerak dan memasangi stiker peringatan di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara. Pemasangan stiker ini dilakukan lantaran pemilik mal belum membayar pajak untuk tahun 2019 senilai Rp 5,4 miliar.

Stiker bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah' tersebut dipasang tim BPRD DKI tepat di area Lobi Baywalk Mall.

BPRD DKI Tagih Paksa Tunggakan PBB Rp 20,6 Miliar

"Kami pasang stiker bahwa objek tersebut belum bayar dan kami harapkan bisa dibayarkan dalam waktu yang secepatnya," kata Wakil Ketua BPRD DKI, Yuandi Bayak Miko.

Saat pemasangan stiker sempat terjadi ketegangan antara tim KPK dan BPRD dengan pihak manajemen Baywalk Mall Pluit. Pihak manajemen meminta BPRD DKI tak memasang stiker peringatan tersebut. "Pak kita bisa bicara dulu pak (kepada pihak BPRD). Jangan disegel dulu," kata pihak manajemen.

Meski begitu, pihak BPRD tak menggubris permintaan manajemen dan meminta tim memasang stiker di lobi mal. Hal ini lantaran manajemen telah menunggak pajak selama dua bulan. "Nggak. Ini sudah peraturan. Manajemen mal sudah telat membayar pajak," jawab Yuandi.

Yuandi menyebut terdapat sekitar 2.300 objek yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Penjaringan dengan nilai sekitar Rp 70 miliar. Bahkan terdapat objek yang menunggak pajak selama empat tahun.

"Tunggakannya dengan potensi 70 miliar. Inilah yang kita lakukan fokus di bulan Desember ini untuk kita tagih agar bisa tercairkan di bulan Desember ini," kata Yuandi.



Sumber: Suara Pembaruan