Sidak Penunggak Pajak

BPRD DKI Temukan Lamborghini Gunakan Pelat Nomor Palsu

BPRD DKI Temukan Lamborghini Gunakan Pelat Nomor Palsu
Ilustrasi mobil mewah terjaring operasi ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Fana Suparman / FER Kamis, 5 Desember 2019 | 22:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dan Tim Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah pemilik kendaraan mewah maupun bangunan di sejumlah daerah yang masih menunggak pajak Kamis (5/12/2019).

Dalam sidak ini, tim BPRD DKI dan Korsupgah KPK menemukan satu unit mobil merek Lamborgini menggunakan nomor polisi palsu atau tidak sesuai dengan jenis mobilnya. Mobil mewah berwarna merah itu terparkir di area parkir Apartemen Regatta, Penjaringan, Jakarta Utara.

Fungsional Korsupgah, Koordinator Wilayah 3 KPK, Friesmount Wongso, menyebut bahwa nomor polisi kendaraan B 1756 NBG tersebut tak sesuai dengan merek mobil Lomborgini. Pelat nomor tersebut seharusnya berjenis mobil Honda Accord.

"Mobil ini dengan nomor kendaraannya bukan nomor sebenarnya," kata Fries di lokasi, Kamis (5/12/2019).

Tim BPRD DKI dan KPK meminta kepada petugas keamanan apartemen untuk memanggil pemilik mobil Lamborgini tersebut, guna dimintai keterangan terkait dugaan nomor polisi mobil palsu tersebut. Tak berselang lama, seorang pria yang tak ingin disebutkan identitasnya mendatangi lokasi dan berkomunikasi dengan tim Korsupgah KPK untuk menjelaskan terkait mobil tersebut.

Pria yang mengaku hanya seorang sopir ini menyebut mobil Lamborghini tersebut dibeli tahun 2019. Namun, nomor polisinya belum turun. Pria tersebut kemudian mengambil secarik surat izin jalan dari dalam mobil. Dalam surat izin tersebut, tertulis tembusan dari Kepolisian Sektor Pondok Aren dan ditujukan kepada Prestige Motorcars untuk keperluan keluarga. Surat yang berlaku dari 21 Juli 2019 hingga 21 Agustus 2019 itu ditandatangani anggota Polsek bernama Aiptu Simin Syahroni.

Fries menilai surat jalan tersebut di luar aturan yang berlaku. Hal ini lantaran, surat jalan untuk mobil mewah hanya dikeluarkan oleh seorang anggota polisi Polsek. Apalagi, masa berlaku surat tersebut telah berakhir. Lantaran dinilai tak sesuai prosedur, Fries kemudian berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memeriksa status mobil Lamborghini tersebut. "Untuk surat yang Polsek Pondok Aren kami sudah teruskan ke Propam Polda Metro Jaya," ungkap Fries

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko, mengatakan akan berkoordinasi untuk menyelesaikan Lambhorghini bermasalah ini. Yuandi mengaku akan mendorong pihak importir untuk mempercepat proses registrasi mobil. "Kami akan desak Lambhorghini-nya agar percepat proses registrasi," tutup Yuandi

Selain mobil Lamborghini itu, BPRD DKI dan tim Korsupgah menemukan sebanyak 11 mobil mewah yang masih menunggak pajak di area parkir Apartemen Ragetta, Penjaringan, Jakarta Utara. Belasan mobil ini terdiri dari beragam mobil mewah seperti Bentley, Mercedes Benz maupun Landrover. Tim BPRD kemudian memasangi stiker belum membayar pajak terhadap 11 kendaraan mewah tersebut.

Secara total, Yuandi menyebut terdapat sekitar 170 mobil mewah di wilayah Penjaringan yang menunggak pajak. Jika diakumulasikan nilai pajak ratusan mobil mewah tersebut mencapai miliaran rupiah.

"Untuk mobil mewah di penjaringan dan juga utara sampai dengan saat ini posisi yang masih belum berbayar sekitar 170 dengan potensi Rp 5,4 miliar. Dan itu yang jadi target kita dalam waktu dekat ini dicairkan dalam Desember ini," kata Yuandi.



Sumber: Suara Pembaruan