Gara-gara Pemberitaan Anggaran 1 Unit Komputer Rp 128 M, PSI Ditegur PDIP

Gara-gara Pemberitaan Anggaran 1 Unit Komputer Rp 128 M, PSI Ditegur PDIP
Ilustrasi rapat DPRD DKI (Foto: Beritasatu Photo)
Lenny Tristia Tambun / FMB Jumat, 6 Desember 2019 | 10:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Akibat pemberitaan anggaran satu unit komputer beserta perlengkapannya sebesar Rp 128,9 miliar, anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega menegur anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo.

Cinta Mega menuding Anthony Winza Prabowo membocorkan materi rapat pembahasan anggaran di Komisi C DPRD DKI. Padahal, wartawan mendapatkan informasi anggaran tersebut saat mengikuti rapat pembahasan anggaran di Komisi C.

Awak media mengutip pernyataan Anthony Winza Prabowo di dalam rapat pembahasan anggaran yang terbuka untuk publik, termasuk untuk wartawan yang bertugas di kawasan Balai Kota dan DPRD DKI.

Perdebatan keduanya berawal saat Komisi C sedang membahas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk PAM Jaya di ruang rapat Komisi C, DPRD DKI, Jakarta, Kamis (5/12/2019) malam.

Saat itu, Cinta Mega langsung menuding Anthony Winza Prabowo telah menyebarkan materi yang dibahas di dalam rapat kepada wartawan. Tidak jelas memang materi apa yang dimaksudkan Cinta Mega.

“Pak Anthony, kalau pembahasan rapat itu, jangan disebar ke media,” kata Cinta Mega.

Mendengar perkataan itu, Anthony Winza Prabowo tidak terima dengan tudingan Cinta Mega. “Itu tuduhan apa lagi,” jawabnya.

Adu argumentasi yang berujung adu mulut dan saling tunjuk menunjuk di antara keduanya pun tak terelakkan lagi. Sementara anggota bersama pimpinan Komisi C lainnya berupaya menenangkan keduanya agar rapat pembahasan anggaran dapat dilanjutkan.

Melihat suasana sudah semakin memanas, Ketua Komisi C Habib Muhamad bin Salim Alatas langsung meminta Anthony Winza Prabowo masuk ke dalam ruangan yang berasa di samping ruang rapat Komisi C.

“Anthony, saya pimpinan rapat. Masuk ke dalam dulu,” instruksi Habib Muhamad bin Salim Alatas.

Tak mau perpanjang adu mulut dengan Cinta Mega, Anthony pun masuk ke samping ruangan rapat Komisi C. Kemudian wartawan yang berada di dalam ruang rapat diusir keluar oleh petugas pengamanan dalam (pamdal). Wartawan dilarang mengikuti rapat pembahasan anggaran tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Anggota Komisi C, S. Andyka mengungkapkan perdebatan itu muncul karena anggota Komisi C kecewa terhadap sikap Anthony Winza Prabowo yang menyebarkan materi di dalam rapat kepada wartawan.

Menurutnya, materi yang disebarkan Anthony adalah anggaran pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya sebesar Rp 128,9 miliar dalam pos anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI.

“Kalau adu mulut, adu argumen di politik, memang seperti itu. Hanya saja, ada kekecewaan teman-teman karena hasil rapat yang tadi sore itu, saya enggak tahu siapa yang meng-upload. Ada berita pengadaan komputer senilai Rp 128,9 miliar,” ungkap  Andyka.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pernyataan Anthony Winza Prabowo mengenai anggaran pengadaan komputer dan perangkatnya disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi C pada Kamis siang. Rapat tersebut dinyatakan terbuka untuk umum oleh pimpinan Komisi C.

Dengan begitu, wartawan memiliki kebebasan untuk meliput jalannya rapat pembahasan anggaran tersebut. Bahkan ada beberapa wartawan yang merekam pernyataan Anthony dan jawaban Kepala BPRD DKI Faisal Syafruddin mengenai anggaran tersebut.

Rapat pembahasan anggaran baik di Komisi maupun di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, memang telah dinyatakan terbuka untuk publik, termasuk wartawan sejak jabatan Ketua DPRD DKI dipegang oleh Prasetio Edi Marsudi, yang juga sebagai politikus PDI Perjuangan.

Kerap kali, Prasetio Edi Marsudi menegaskan dalam pembahasan anggaran tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua harus transparan dan publik harus mengetahui seluruh proses jalannya pembahasan anggaran. Untuk menjaga transparansi tersebut, maka wartawan selalu diizinkan hadir dalam setiap pembahasan anggaran. Diberikan kebebasan untuk memberitakan hal-hal yang terkait dengan pembahasan anggaran.

“Sejak saya memimpin sebagai Ketua DPRD DKI, pembahasan anggaran selalu terbuka untuk umum. Wartawan silakan untuk meliput. Biar pembahasan anggaran transparan, tidak ditutup-tutupi,” kata Prastio Edi Marsudi.

Bahkan, Prasetio Edi Marsudi sempat mengkritisi Gubernur DKI Anies Baswedan yang enggan mengunggah draf Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ke website resmi Pemprov DKI.



Sumber: BeritaSatu.com