Masuki Musim Hujan, Kempupera Peringatkan Anies soal Normalisasi Ciliwung

Masuki Musim Hujan, Kempupera Peringatkan Anies soal Normalisasi Ciliwung
Warga memantau tinggi permukaan air sungai Ciliwung yang melintasi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 26 April 2019 ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Bhakti Hariani / FMB Sabtu, 7 Desember 2019 | 11:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Musim penghujan di akhir Desember 2019 hingga Maret 2020 diperkirakan akan memiliki intensitas yang lebih tinggi dan lebih deras dari sebelumnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera membereskan masalah pembebasan lahan sodetan Sungai Ciliwung.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Firdaus Ali menuturkan, musim hujan yang datang terlambat ini disebabkan pada kondisi anomali cuaca dan perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia. Situasi ini tak bisa dihadapi dengan cara yang normal.

"Dunia semakin rentan dengan bencana hidrometeorologi. Dunia alami perubahan yang tidak nyaman untuk semua manusia. Ini yang harus kita antisipasi dengan bekerja keras dan serius. Tidak lagi bekerja asal-asalan dan menghamburkan anggaran," ujar Firdaus kepada SP, Sabtu (7/12/2019).

Masuki Musim Hujan, Waspadai Potensi Banjir

Salah satu yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah penanganan banjir di Jakarta yang saat ini masih menjadi ibukota negara. Untuk itu sejumlah upaya telah dilakukan oleh Kementerian PUPR guna mengantisipasi banjir di Jakarta.

Namun demikian segenap upaya yang dilakukan Kementerian PUPR tetap bergantung pada kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta yang memiliki otoritas wilayah.

Diungkap Firdaus hal-hal prioritas yang telah dilakukan Kementerian PUPR di antaranya adalah memberikan bimbingan soal pembenahan jaringan drainase mikro dan makro serta saluran penghubung. "Ini sudah sangat baik dikerjakan di masa pemerintahan Gubernur Jokowi-Ahok kemudian Ahok-Djarot dan kemudian Djarot," ujar Firdaus.

DPRD DKI Setujui Anggaran Saringan Sampah Otomatis Rp 197 Miliar

Diungkap Firdaus, Kementerian PUPR memiliki program fundamental dan jangka panjang bagi Jakarta termasuk normalisasi Kali Ciliwung namun terkendala pada pembebasan lahan yang tidak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Gubernur tak mau membebaskan lahan dan malah berimprovisasi soal naturalisasi. Sodetan Ciliwung dan dan Kanal Banjir Timur juga tidak berjalan dan malah berujung ke masalah di pengadilan," tutur Firdaus.

Kementerian PUPR juga menambah pintu air di Manggarai dan Karet. "Itu sudah kami selesaikan. Di hilir juga pengamanan rob," kata Firdaus.

Dirinya menekankan bahwa untuk mengantisipasi musim hujan 2020 mendatang sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta bekerja serius dan tidak main-main lagi mengingat curah hujan diprediksi akan tinggi. 

Komisi D DPRD Minta DKI Kurangi Dana Hibah ke Depok dan Bogor



Sumber: Suara Pembaruan