DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Banjir yang Terus Berkurang

DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Banjir yang Terus Berkurang
Ilustrasi banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Sabtu, 7 Desember 2019 | 13:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta pada 2020 sebesar Rp 1,48 triliun.

Anggaran ini berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Total anggaran Dinas SDA yang tersusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 mencapai Rp 2,7 triliun.

Dengan kata lain, alokasi anggaran penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta sebesar 53,8 persen dari total jumlah anggaran Dinas SDA DKI pada RAPBD DKI 2020.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di website resmi DKI, apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran penanganan dan pengendali banjir di Jakarta yang dimasukkan dalam pos anggaran Dinas SDA DKI mengalami penurunan selama dua tahun terakhir ini.

Lihat saja, alokasi anggaran penanganan dan pengendali banjir pada tahun 2018 mencapai Rp 2 trilliun atau sebesar 69 persen dari total anggaran Dinas SDA DKI dalam APBD DKI 2018 yang mencapai Rp 2,9 triliun.

Jumlah alokasi anggaran penanganan dan pengendali banjir tersebut menurun pada tahun ini. Dalam APBD DKI 2019, Dinas SDA DKI menganggarkan sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar 81 persen dari total anggaran Dinas SDA DKI sebesar Rp 2,16 triliun.

Penurunan anggaran penanganan dan pengendalian banjir turut dipertanyakan fraksi-fraksi DPRD DKI dalam pembahasan anggaran.

Masuki Musim Hujan, Kempupera Peringatkan Anies soal Normalisasi Ciliwung

Seperti, anggota Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak yang menilai belum ada keseriusan dari Pemprov DKI dalam melanjutkan program normalisasi atau naturalisasi di 13 sungai. Fraksinya melihat selama dua tahun ini, progres normalisasi atau naturalisasi tidak menunjukkan kemajuan sama sekali.

“Juga pelaksanaan sodetan Kali Ciliwung ke BKT, waduk dan dinding laut di pantura pencegah rob atau abrasi pantai belum ada kemajuannya. Karena itu, kami meminta Pemprov DKI terus melanjutkan kegiatan pengendalian dan penanganan banjir di Jakarta pda tahun depan,” kata Jhonny Simanjuntak, Sabtu (7/12/2019).

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin. Fraksinya melihat masih banyak kali dan waduk atau situ yang tidak berfungsi untuk mengendalikan larian air pada musim hujan.

“Waduk atau situ yang mengalami penyempitan dan tidak berfungsi agar segera dilakukan normalisasi. Seperti Rawa Badung dan Waduk Pondok Ranggon. Waduk atau situ yang sudah dinormalisasi juga perlu didorong memiliki multifungsi tidak hanya sebagai resapan air,” kata Mohammad Arifin.

Kemudian, Sekretaris Fraksi PKB-PPP Yusuf meminta komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memprioritaskan program pembangunan dan perluasan waduk di Jakarta.

“Karena dalam catatan kami, dari 10 waduk yang diagendakan, baru tiga waduk yang bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini,” kata Yusuf.

Tidak terselesaikannya seluruh target waduk tersebut, tentu menggambarkan Pemprov DKI kurang mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta.

“Untuk itu pada RAPBD DKI 2020, kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan perluasan seluruh waduk di wilayah DKI Jakarta,” ujar Yusuf.

Tidak hanya itu, Fraksi PKB-PPP juga meminta perhatian Pemprov DKI pada penanganan Sungai Ciliwung. Fraksi PKB-PPP mengapresiasi program naturalisasi yang dijalankan Pemprov DKI untuk memberdayakan Sungai Ciliwung sebagai solusi pengendalian banjir, khususnya dalam mengatasi banjir kiriman dari daerah sekitar Jakarta.

“Untuk mendukung program ini, kami mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk merealisasikan pembebasan lahan-lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang tidak terlaksana pada tahun 2019 ini karena minimnya anggaran,” terang Yusuf.

Dengan terbebaskannya lahan-lahan tersebut, lanjutnya, maka program naturalisasi Sungai Ciliwung akan lebih cepat tuntas, sehingga banjir di wilayah DKI Jakarta akan lebih mudah dikendalikan.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya terus meningkatkan upaya pengendalian banjir., baik melalui pendekatan adaptasi berupa naturalisasi sungai atau waduk, pembangunan waduk dan tanggul laut, maupun pendekatan mitigasi dengan melibatkan RT/RW seta kelurahan dalam pengembangan drainase vertikal.

“Termasuk integrasi pengembangan ruang terbuka biru di lokasi-lokasi ruang terbuka hijau. Seiring dengan itu, Pemprov DKI juga terus berkoordinasi dan mendukung program pemerintah pusat dalam mengoptimalkan kapasitas badan air yang ada,” kata Anies Baswedan.

Tabel Anggaran Penanganan Banjir di Dinas SDA DKI

Tahun Total Anggaran Anggaran Banjir Persentase
APBD DKI 2018 Rp 2,9 T Rp 2 T 69 %
APBD DKI 2019 Rp 2,16 T Rp 1,75 T 81 %
APBD DKI 2020  Rp 2,7 T Rp 1,48 T 53,8 %

Program Penanganan Banjir di Jakarta 2018-2019

Program 2018 2019 2020
1. Pembangunan pengendalian banjir melalui
naturalisasi kali/sungai, waduk/situ/embung
dan kelengkapannya
- - Rp 288,6 M
2. Pembangunan prasarana kali/sungai
dan kelengkapan sistem aliran barat
Rp 72,70 M Rp 64,99 M Rp 41 M
3. Pembangunan prasarana kali/sungai
dan kelenngkapan sistem aliran Timur
Rp 128,59 M Rp 153,43 M Rp 20 M
4. Pembangunan prasarana kali/sungai
dan kelengkapannya sistem aliran Tengah
Rp 55,23 M Rp 56,24 M -
5. Pembangunan waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Timur
Rp 24,34 M Rp 116,22 M Rp 15 M
6. Pembangunan waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Barat
- - Rp 50 M
7. Pembangunan waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Tengah
- Rp 2,05 M -
8. Pembangunan Tanggul pengamanan
pantai NCICD Fase A sistem aliran Timur
Rp 115,55 M Rp 10,14 M Rp 15 M
9. Pembangunan Tanggul pengamanan
pantai NCICD Fase A sistem aliran Tengah
- - Rp 44,96 M
10. Pembangunan tanggul pengamanan
Pantai NCICD Fase A sistem aliran Barat
Rp 27,87 M Rp 49,01 M -
11. Revitalisasi Waduk/Situ/Embung
sistem aliran Barat
- Rp 3,89 M Rp 15,41 M
12. Revitalisasi Waduk/Situ/Embung
sistem aliran Tengah
- Rp 2,19 M Rp 15 M
13. Revitalisasi Waduk/Situ/Embung
Sistem aliran Timur
- Rp 14,5 M -
14. Revitalisasi sistem polder aliran tengah - - Rp 48 M
15. Revitalisasi sistem polder aliran timur - - Rp 50 M
16. Pengamanan lahan waduk/situ/embung
sistem aliran timur
- Rp 10 M Rp 13,72 M
17. Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile,
pintu air, bangunan rumah pompa serta
rumah jaga dan kelengkapannya
sistem aliran tengah
Rp 51,25 M Rp 61,70 M Rp 49,98 M
18. Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile,
pintu air, bangunan rumah pompa serta
rumah jaga dan kelengkapannya
sistem aliran timur
Rp 32,88 M Rp 35,21 M Rp 32,18 M
19. Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile,
pintu air, bangunan rumah pompa serta
rumah jaga dan kelengkapannya
sistem aliran barat
Rp 21,81 M Rp 24,85 M Rp 24,28 M
20. Pemeliharaan saluran/kali/waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Barat
Rp 19,81 M Rp 20,26 M Rp 15,99 M
21. Pemeliharaan saluran/kali/waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Timur
Rp 49,67 M Rp 22,37 M Rp 12,10 M
22. Pemeliharaan saluran/kali/waduk/situ/embung
dan kelengkapannya sistem aliran Tengah
Rp 26,61 M Rp 21,74 M Rp 17,3 M
23. Pembangunan waduk/situ/embung dan
kelengkapannya sistem aliran tengah
Rp 2,58 M - Rp 40 M
24. Pengadaan tanah sumber daya air Rp 1,38 T Rp 1,08 T Rp 669,9 M
25. Pembangunan prasarana kali/sungai
dan kelengkapannya
- - Rp 7 miliar
26. Pengerukan kali/saluran di wilayah
Aliran Tengah DKI
- Rp 5,38 M -
Total Rp 2 T Rp 1,75 T Rp 1,48 T


Sumber: BeritaSatu.com