Dirut PT MRT Jakarta Optimistis Perusahaan Gabungan Beroperasi Awal 2020

Dirut PT MRT Jakarta Optimistis Perusahaan Gabungan Beroperasi Awal 2020
Untuk mempercepat integrasi transportasi publik di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dengan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia)
Lenny Tristia Tambun / BW Senin, 9 Desember 2019 | 11:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William P Sabandar optimistis, perusahaan gabungan atau joint venture dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat mulai beroperasi pada awal 2020.

“Satu bulan setelah ditandatangani HoA (head of agreement) hari ini. Jadi memang kerjanya mesti cepat. Saya yakin satu bulan juga selesai. Dan memang targetnya, awal tahun depan, kita sudah punya perusahaan baru,’ kata William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani tersebut, William Sabandar mengungkapkan, tugas yang dilakukan perusahaan gabungan ini adalah melakukan studi integrasi Jabodetabek dan studi pengelolaan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Tugas lain, penanganan di stasiun untuk memberikan kenyamanan para pengguna transportasi publik. Sehingga, proses interkoneksi antara transportasi publik, khususnya yang berbasis kereta berjalan aman dan nyaman.

“Setelah perusahaan baru terbentuk, tiga tugas awal, adalah penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengelolaan kawasan TOD itu yang harus kita kerjakan secepatnya,” terang William Sabandar.

Kemudian, lanjutnya, tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta. Juga, sudah harus ada rencana pengelolaan kawasan TOD.

“Kita harus sudah melihat hasil konkret di kuarter ketika dan kuarter keempat tahun depan,” ujar William Sabandar.

Pembentukan perusahaan gabungan ini sangat penting, menurut William Sabandar, selama ini pengelolaan jalur dan kawasan di stasiun, baik Commuter Line dengan MRT Jakarta belum terintegrasi satu sama lain.

Kondisi ini mengakibatkan para pengguna transportasi publik merasa tidak nyaman. Karena mereka belum bisa menikmati layanan pulbik dari end to end atau belum dari rumah sampai ke tempat tujuan nyaman menggunakan transportasi publik.

“Sementara yang kita harapkan masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi jadi angkutan publik dan itu membutuhkan integrasi transportasi Jabodetabek. Ini upaya yang mulai kita lakukan. Jadi pengintegrasian mulai dari rute termasuk infrastruktur, tiketing, dan kelembagaan,” jelas William Sabandar.

Terkait tiketing, PT MRT Jakarta sendiri telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia mengeluarkan kartu tiket multirip. Nantinya, kartu multitrip ini dapat terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di Jakarta pada 2022.

“Nantinya akan begitu. Targetnya, Januari 2022 terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik di DKI Jakarta,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Untuk mempercepat realisasi integrasi transportasi publik di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), PT KAI dan PT MRT Jakarta sepakat membentuk perusahaan gabungan.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Perjanjjian Pokok Pembentukan Perusahaan Dalam Rangka Integarasi Transportasi Jabodetabek. Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Persero) Edi Sukmoro dengan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dengan disaksikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Penandatanganan Perjanjian ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan arahan agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas yang dipimpin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Meski belum dapat ditetapkan nama perusahaan baru tersebut, namun PT MRT Jakarta akan menjadi leading sector dalam perusahaan baru tersebut. Karena nantinya, PT MRT Jakarta akan memiliki saham sebesar 51 persen, sedangkan saham PT KAI sebesar 49 persen.



Sumber: Suara Pembaruan