Wali Kota Depok Akan Naikkan Insentif RT

Wali Kota Depok Akan Naikkan Insentif RT
Wali Kota Depok Mohammad Idris (Foto: Antara)
Bhakti Hariani / BW Senin, 9 Desember 2019 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana meningkatkan anggaran penguatan kinerja rukun tetangga (RT) dari Rp 160.000/bulan menjadi Rp 1 juta/bulan pada 2021. Peningkatan anggaran penguatan tersebut dilakukan karena meningkatnya kinerja RT di Kota Depok.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya telah mengajukan kenaikan anggaran penguatan kinerja RT sebesar Rp 1 juta pada 2021. Selanjutnya, rencana tersebut akan dibahas dengan pihak terkait.

"Kami berkaca dengan insentif RT, RW yang Pemprov DKI Jakarta berikan. Dana mereka besar, namun terukur dan harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) operasional," ujar Idris di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2019).

Wali kota menuturkan, usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Kenaikan dana operasional untuk RT tersebut nanti akan dibahas pada rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Usulan kenaikan ini untuk kesejahteraan masyarakat juga nantinya. Pendapatan asli daerah (PAD) Depok juga terus meningkat. Semoga bisa terealisasi," katanya.

Idris mengungkapkan, jika sebelumnya total dana penguatan RT, RW, dan LPM sebesar Rp 12 miliar, maka pada 2021 akan ditingkatkan menjadi Rp 36 miliar. Anggaran tersebut akan disalurkan kepada 5.282 RT di Kota Depok.

"Kami ingin mitra kami yaitu para ketua RT dapat terus meningkatkan kinerja dengan menjalankan program yang ada. Seperti penguatan ketahanan keluarga, bersih dari narkoba. Termasuk juga terkait kesehatan PHBS dan lainya," tutur Idris.

Rencana wali kota menaikkan dana intensif ini, mendapat kritikan dari anggota DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra Hamzah. Pasalnya kenaikan dana insentif RT sudah tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) tentang Lembaga Kemitraan Kelurahan (LKK).

"Perlu ditegaskan di sini, Raperda LKK itu merupakan Raperda inisiatif Komisi A, jadi bukan atas usulan wali kota. Dalam artian itu bukan ide wali kota, tapi ide Komisi A sejak tahun 2017," ujar Hamzah.

Diungkapkan Hamzah, dalam paparan yang disampaikan Komisi A DPRD Kota Depok saat itu, RT adalah ujung tombak pemerintahan dengan memiliki tanggung jawab yang cukup besar, maka sudah selayaknya RT mendapatkan intensif yang lebih dan dipikirkan setiap bulan bukan per tahun.



Sumber: Suara Pembaruan