Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi

Senin, 9 Desember 2019 | 16:48 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan biaya sewa sarana terpadu utilitas bagi pengusaha jaringan telekomunikasi dan jaringan utilitas lainnya berpotensi maladministrasi.

“Jika terus bersikukuh dan memaksakan sewa kepada pelaku usaha penyedia layanan utuilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas,” kata Teguh P Nughroho, Senin (9/12/2019).

Menurut Teguh P Nugroho, penyediaan sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah (pemda) seperti yang tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun1999 tentang Jaringan Utilitas.

Kemudian, pasal 8 dalam perda tersebut, pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retribusi daerah, bukan sewa.

“Jadi retribusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B (bussiness to bussiness). Ini sudah ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI dan BUMD. Karena Pergub 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999,” jelas Teguh P Nugroho.

Ia melihat pembuatan Pergub Nomor 106 tahun 2019 merupakan kesalahan Biro Hukum DKI dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Tolong biro hukum dan TUGPP membantu kinerja Gubernur Anies Baswedan. Bukan malah menjerumuskan dan mengadu domba beliau dengan masyarakat DKI. Tolong biro hukum dan TGUPP bekerja dengan baik,” tegur Teguh P Nugrono.

Karena itu, ia menilai rencana Pemprov DKI melakukan revisi Perda DK Nomor 8 Tahun 1999 terkesan dipaksakan. Agar Pergub DKI Nomor 106 tahun 2019 dapat diterapkan tanpa melanggar aturan yang lebih tinggi diatasnya, yaitu perda.

“Harusnya Pergub itu mengacu pada Perda. Bukan sebaliknya. Yang terjadi saat ini Perda yang harus menyesuaikan dengan Pergub. Ini seperti ingin merubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Harusnya peraturan yang lebih rendah merujuk pada perundang-undangan yang lebih tinggi,” terang Teguh P Nugroho.

Ombudsman khawatir jika Pemprov DKI terus bersikeras memaksakan kehendaknya dengan mengenakan tarif sewa kepada penyelenggara layanan utilitas publik, maka ujungnya pelayanan publik akan terganggu.

“Jika B2B, maka dikhawatirkan tarif sewa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas akan mahal, sehingga akan mempengaruhi harga dan layanan kepada publik. Ini dipastikan pelayanan publik akan terganggu. Harusnya penyediaan layanan publik tidak boleh diserahkan sepenuhnya oleh pihak swasta. Termasuk perusahaan milik daerah,” tegas Teguh P Nugroho.

Ia tidak menyalahkan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) oleh Pemprov DKI sebagai pihak pelaku pembangunan sarana utilitas terpadu. Penunjukkan tersebut tidak melanggar Perda Nomor 8 tahun 1999. Apalagi penunjukan dua BUMD DKI tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran pemprov DKI.

Hanya saja, tetap biaya yang dipungut dari pelaku usaha penyedia jaringan utilitas tetap berstatus retribusi daerah, bukan sewa. “Penyediaan sarana terpadu utilitas bukan untuk bisnis, tetapi untuk kepentingan publik dan masyarakat DKI sehingga harganya juga tidak boleh terlalu mahal,” ungkap Teguh P Nugroho.

Karena berpotensi terjadi maladministrasi, maka Ombudsman akan memanggil Pemprov DKI dan dua BUMD DKI tersebut. Pemanggilan ini untuk meminta keterangan dan pemeriksaan terkait rencana penerapan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas. Apalagi, saat ini, Ombudsman menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai penerapan Pergub tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Warga Bogor Temukan Puluhan Ular Kobra Liar

Anak ular kobra yang ditangkap berjumlah puluhan ini berjenis ular Kobra Jawa.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Wali Kota Depok Akan Naikkan Insentif RT

Anggaran tersebut akan disalurkan kepada 5.282 RT di Kota Depok.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ketua Komisi E Benarkan Ada Anggota TGUPP Jadi Dewas di 7 RSUD DKI Jakarta

“Iya benar. Atas nama Achmad Haryadi,” kata Iman Satria.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Ayah Tega Bekap Anak Kandungnya di Cilincing

"Mereka dulunya memiliki usaha showroom, kemudian jatuh ekonominya beralih berjualan buah, gado-gado namun ekonomi tidak kunjung membaik," kata polisi.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

1 Rumah Tinggal dan 4 Kontrakan Hangus Terbakar di Kembangan

Diduga penyebabnya karena kebocoran selang kompor gas.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Bentuk Perusahaan Gabungan Integrasi Transportasi Publik, PT MRT Miliki Saham 51%

Dengan adanya penandatanganan HoA tersebut, angkutan kereta api dengan angkutan darat di Jakarta akan terintegrasi dengan baik.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Joint Venture MRT Jakarta dan KAI Kelola Stasiun dan TOD

Diharapkan dua tahun ke depan semakin banyak warga Jakarta yang tertarik tinggal di kawasan TOD.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Dirut PT MRT Jakarta Optimistis Perusahaan Gabungan Beroperasi Awal 2020

Tiga bulan setelah perusahaan terbentuk dan beroperasi, sudah harus ada rencana integrasi transportasi publik di Jakarta.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat

Penghentian Kartu Sehat berbasis NIK bersifat sementara, karena pemda sedang merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang tidak tumpang tindih dengan JKN.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019

KAI dan MRT Jakarta Joint Venture Integrasikan Transportasi Jabodetabek

Penandatanganan merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek di bawah Pemprov DKI.

MEGAPOLITAN | 9 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS