Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman: Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas Berpotensi Maladministrasi
Ombudsman. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 9 Desember 2019 | 16:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan biaya sewa sarana terpadu utilitas bagi pengusaha jaringan telekomunikasi dan jaringan utilitas lainnya berpotensi maladministrasi.

“Jika terus bersikukuh dan memaksakan sewa kepada pelaku usaha penyedia layanan utuilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas,” kata Teguh P Nughroho, Senin (9/12/2019).

Menurut Teguh P Nugroho, penyediaan sarana terpadu utilitas sebenarnya menjadi kewajiban dari pemerintah daerah (pemda) seperti yang tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun1999 tentang Jaringan Utilitas.

Kemudian, pasal 8 dalam perda tersebut, pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retribusi daerah, bukan sewa.

“Jadi retribusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B (bussiness to bussiness). Ini sudah ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI dan BUMD. Karena Pergub 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999,” jelas Teguh P Nugroho.

Ia melihat pembuatan Pergub Nomor 106 tahun 2019 merupakan kesalahan Biro Hukum DKI dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Tolong biro hukum dan TUGPP membantu kinerja Gubernur Anies Baswedan. Bukan malah menjerumuskan dan mengadu domba beliau dengan masyarakat DKI. Tolong biro hukum dan TGUPP bekerja dengan baik,” tegur Teguh P Nugrono.

Karena itu, ia menilai rencana Pemprov DKI melakukan revisi Perda DK Nomor 8 Tahun 1999 terkesan dipaksakan. Agar Pergub DKI Nomor 106 tahun 2019 dapat diterapkan tanpa melanggar aturan yang lebih tinggi diatasnya, yaitu perda.

“Harusnya Pergub itu mengacu pada Perda. Bukan sebaliknya. Yang terjadi saat ini Perda yang harus menyesuaikan dengan Pergub. Ini seperti ingin merubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Harusnya peraturan yang lebih rendah merujuk pada perundang-undangan yang lebih tinggi,” terang Teguh P Nugroho.

Ombudsman khawatir jika Pemprov DKI terus bersikeras memaksakan kehendaknya dengan mengenakan tarif sewa kepada penyelenggara layanan utilitas publik, maka ujungnya pelayanan publik akan terganggu.

“Jika B2B, maka dikhawatirkan tarif sewa yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas akan mahal, sehingga akan mempengaruhi harga dan layanan kepada publik. Ini dipastikan pelayanan publik akan terganggu. Harusnya penyediaan layanan publik tidak boleh diserahkan sepenuhnya oleh pihak swasta. Termasuk perusahaan milik daerah,” tegas Teguh P Nugroho.

Ia tidak menyalahkan penunjukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) oleh Pemprov DKI sebagai pihak pelaku pembangunan sarana utilitas terpadu. Penunjukkan tersebut tidak melanggar Perda Nomor 8 tahun 1999. Apalagi penunjukan dua BUMD DKI tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran pemprov DKI.

Hanya saja, tetap biaya yang dipungut dari pelaku usaha penyedia jaringan utilitas tetap berstatus retribusi daerah, bukan sewa. “Penyediaan sarana terpadu utilitas bukan untuk bisnis, tetapi untuk kepentingan publik dan masyarakat DKI sehingga harganya juga tidak boleh terlalu mahal,” ungkap Teguh P Nugroho.

Karena berpotensi terjadi maladministrasi, maka Ombudsman akan memanggil Pemprov DKI dan dua BUMD DKI tersebut. Pemanggilan ini untuk meminta keterangan dan pemeriksaan terkait rencana penerapan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas. Apalagi, saat ini, Ombudsman menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai penerapan Pergub tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com