DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Rangkap Jabatan

DPRD DKI Minta TGUPP Tidak Rangkap Jabatan
Prasetio Edi Marsudi. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 9 Desember 2019 | 19:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI meminta anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak double job atau memiliki pekerjaan dua sekaligus yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

“Ada TGUPP yang double job atau kerja di dewan pengawasan RSUD. Artinya kan dia menerima dua gaji yang dibiayai oleh APBD DKI. Ini tidak boleh dalam pengelolaan anggaran daerah. Ini bisa jadi temuan BPK,” kata Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI saat memimpin rapat pembahasan anggaran di Rapat Badan Anggaran (Banggar), gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Senada dengan Prasetio, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan lebih baik Pemprov DKI tidak memberikan kerjaan ganda kepada anggota TGUPP. Bila dilihat dari sisi hukum dan efektifitas kerja, lebih baik anggota TGUPP tersebut memilih antara satu pekerjaan yang akan dijalaninya.

“Kalau dia memang ke sana ke sini, terlalu riweh. Ya kami akan usulkan salah satu saja diambil. Mau TGUPP atau mau sebagai Dewan Pengawas,” kata Iman Satria.

Ia mendapatkan informasi, anggota TGUPP Achmad Harjadi telah menjadi Dewan Pengawas di tujuh RSUD DKI sejak tahun 2016. Kemudian baru diangkat menjadi anggota TGUPP pada tahun 2018.

“Jadi 2016, dia sudah masuk sebagai dewan pengawas dulu, baru masuk TGUPP. Kerjanya sebagai dewan pengawas ya mengawasi kinerjanya rumah sakit,” terang Iman Satria.

Hingga saat ini, Komisi E sedang mencari aturan hukum mengenai boleh tidaknya seseorang merangkap jabatan yang digaji melalui APBD DKI. Dari lima anggota Dewan Pengawas, hanya tiga yang digaji oleh tujuh RSUD DKI. Karena dua dewan pengawas lainnya merupakan perwakilan dari Pemprov DKI.

“Setiap rumah sakit kan mengumpulkan iuran. Kalau enggak salah, satu rumah sakit itu ada yang mengalokasikan anggaran Rp 211 juta, ada yang berapa. Itu dikumpulkan. Itu yang akan dibagi ke tiga dewan pengawas. Karena yang duanya lagi adalah perwakilan DKI, jadi mereka tidak boleh menerima gaji dari RSUD. Tiga itu dari profesional jadi digaji,” jelas Iman Satria.



Sumber: BeritaSatu.com