Fraksi PDIP Sebut Manfaat TGUPP Hanya Dirasa Anies

Fraksi PDIP Sebut Manfaat TGUPP Hanya Dirasa Anies
Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (10/12/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / FER Selasa, 10 Desember 2019 | 19:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan DPRD DKI memangkas anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi hanya untuk 50 orang menandakan manfaat TGUPP hanya dirasakan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Apabila manfaat TGUPP dirasakan banyak pihak, bukan tidak mungkin anggaran bakal dipertahankan atau ditambah.

DPRD DKI Potong Anggaran TGUPP

Fraksi PDIP DKI menjadi fraksi yang paling vokal menyikapi keberadaan TGUPP. Kendati fraksi-fraksi lain setuju membatasi anggaran TGUPP hanya untuk 50 orang, PDIP tetap menolak anggaran TGUPP Rp 18 miliar melalui Bappeda.

Anggota Komisi E Fraksi PDIP DKI, Merry Hotma, menilai, TGUPP layak untuk dibubarkan lantaran menerima anggaran melalui APBD namun hasilnya tidak terasa. Memanjakan TGUPP sama saja merusak sistem anggaran DKI.

"Selama tiga tahun adanya TGUPP enggak ada yang strategis, enggak ada yang signifikan, bubarkan saja. Karena sistem anggaran kita jadi rusak," kata Merry, di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jumlah Dikurangi, Anies Sebut Kinerja TGUPP Efektif

PDIP meyakini keberadaan TGUPP tidak signifikan dalam pembangunan DKI. Kalaupun mau dipertahankan lebih baik anggarannya dialokasikan dari dana operasional gubernur.

Adapun alokasi dana untuk TGUPP bersumber dari APBD. Belum diketahui jumlah pastinya sekarang ini setelah dewan membatasi anggaran hanya untuk 50 anggota TGUPP.

Sementara rincian gaji yang diterima Ketua TGUPP adalah Rp 51,5 juta. Adapun ketua bidang yang berjumlah empat orang masing-masing menerima gaji Rp 41,2 juta.

Selanjutnya, anggota TGUPP grade I menerima gaji Rp 31,7 juta, grade II Rp 26,6 juta, grade IIA Rp 24,9 juta, grade IIB Rp 20,8 juta, grade III Rp 15,3 juta, grade IIIA Rp 13,5 juta, grade IIIB Rp 9,8 juta, dan grade IIIC Rp 8 juta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai, keputusan DPRD DKI mengurangi jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi 50 dari sebelumnya 67 orang, merupakan tanda keberadaan TGUPP efektif dalam mendorong keberhasilan program-program Gubernur DKI.

"Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental karena itu buat saya makin yakin, makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerjanya mereka makin dirasakan," kata Anies.

Pembelaan Anies kepada TGUPP bukan menjadi hal baru. Dia meyakini kritik yang datang dari pihak oposisi di dewan dipicu dari keberhasilan TGUPP. "Kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP? Itu karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur berhasil," kata Anies.

Anies sempat menyinggung kinerja TGUPP yang berkontribusi dalam memonitor serapan anggaran. Namun, nampaknya gubernur lupa, serapan anggaran di DKI tergolong rendah. Per awal September 2019 serapan anggaran DKI baru mencapai 45,5 persen atau Rp 36,7 triliun dari total belanja dalam APBD sebesar Rp 80,9 triliun.

Ketika disinggung kewenangan dewan memangkas anggaran TGUPP hanya untuk 50 anggota, Anies mengaku tidak mau lagi berdebat mengenai itu. Dia hanya menekankan kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota TGUPP sudah diatur dalam pergub.

Anies menegaskan, kinerja TGUPP bakal terus dievaluasi. Meskipun publik tidak pernah mengetahui hasil evaluasi tersebut. Begitu juga dengan penolakan terhadap anggota TGUPP yang rangkap jabatan, bakal dievaluasi gubernur.

 



Sumber: Suara Pembaruan