Warga Kota Bekasi Gelar Aksi Dukung Pemkot Lanjutkan KS NIK

Warga Kota Bekasi Gelar Aksi Dukung Pemkot Lanjutkan KS NIK
Warga Kota Bekasi menggelar demonstrasi sebagai bentuk dukungan terhadap program KS NIK, agar tetap dilanjutkan oleh Pemkot Bekasi, Rabu (11/12/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 17:11 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Ratusan warga Kota Bekasi yang tergabung dalam Forum Pemuda Pemudi Pejuang Kartu Sehat Bekasi menggelar aksi protes dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK). Aksi ini digelar di depan Ikon Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/12/2019) siang.

Warga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mempertahankan program KS NIK sebagai layanan kesehatan gratis masyarakat.

Program KS NIK ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bekasi dan tetap diperjuangkan oleh kepala daerah sebagai program andalan Kota Bekasi.

Baca juga: Pemkot Bekasi Hentikan Program Kartu Sehat

Koordinator Forum Pemuda Pemudi Pejuang Kartu Sehat Bekasi, Syahrul Ramadhan, mengatakan program KS NIK merupakan bentuk amanah Undang-Undang 1945.

"Selain bidang pendidikan gratis, juga pelayanan kesehatan gratis adalah hak bagi warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali di Kota Bekasi. Jadi, saya tegaskan jangan kebiri kesehatan gratis bagi masyarakat," ujar Syahrul, Rabu (11/12/2019).

Warga Kota Bekasi membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap program KS NIK dilanjutkan oleh Pemkot. (Foto: Mikael Niman)

Menurutnya, program kesehatan yang telah berjalan sejak tahun 2012 lampau telah menyelamatkan kematian dini. Namun, Pemkot Bekasi mengikuti saran berbagai pihak untuk menghentikan sementara layanan KS NIK awal tahun depan.

"Mayoritas masyarakat Kota Bekasi lebih banyak yang memilih Kartu Sehat berbasis NIK, ketimbang JKN BPJS, karena gratis, tak ada iuran per bulan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa tidak semua warga Kota Bekasi mampu membayar iuran apabila Jamkesda dalam program KS NIK terintegrasi dengan JKN BPJS Kesehatan.

"Tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk menekan pemerintah daerah yang mempunyai terobosan dalam sistem kesehatan untuk mengintegrasikannya ke JKN BPJS Kesehatan," tuturnya.

Jika harus terintegrasi, kata dia, pemerintah pusat diminta menggratiskan iuran bulanan BPJS Kesehatan. 

Baca juga: Layanan Berlebihan Turut Picu Defisit BPJS Kesehatan

Sebagaimana diberitakan, Pemkot Bekasi bakal menghentikan penggunaan Kartu Sehat berbasis NIK per tanggal 1 Januari 2020. Banyak pihak yang menyayangkan penghentian ini tetapi banyak juga yang mendukungnya.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bagian h, poin 8 yang menyatakan pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghentian Kartu Sehat tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi bernomor 440/7894/Dinkes tentang Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda KS NIK Tahun 2020 pada 29 November 2019. Namun dalam poin kedua surat edaran itu, Pemkot Bekasi tengah merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang bersifat komplementer dan tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan