Syarat dan Aturan Hunian DP Nol Rupiah Akan Direvisi

Syarat dan Aturan Hunian DP Nol Rupiah Akan Direvisi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Hunian Samawa DP Nol Rupiah Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019) ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 12 Desember 2019 | 15:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Melihat banyak warga Jakarta yang mendaftar program hunian tanpa muka atau down payment (DP) Nol Rupiah kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian yang dikenal dengan nama Samawa ini.

Anies Groundbreaking Rumah DP Nol Rupiah Kedua

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian subsidi DP Nol Rupiah dilakukan karena fakta di lapangan, dimana banyak warga Jakarta gagal memperoleh KPR dari Bank DKI. Kondisi ini terutama banyak terjadi untuk hunian DP Nol rupiah di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur (Jaktim).

"Pemprov DKI saat ini sedang melakukan review peraturan yang menyangkut aplikasi untuk program hunian ini. Kita mengingkan agar beberapa persyaratan teknisnya dilakukan revisi,” kata Anies Baswedan saat melakukan groundbreaking Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Menurut Anies, dengan adanya revisi dan aturan persyaratan, diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang mau berpindah
dari sistem pembiayaan tanpa perbankan masuk ke dalam sistem pembiayaan yang menggunakan bank.

Rumah DP Nol Rupiah Gagal Jadi Unggulan DKI

"Ini harus mengimbangkan keduanya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana. Tapi insyaallah, kita lakukan modifikasi di dalam peraturannya, sehingga dapat memudahkan masyarakat. Di sisi lain, perbankan dan BUMD Pembangunan Sarana Jaya juga aman secara manajemen,” jelas Anies Baswedan.

Anis mengatakan, pihaknya mengharapkan Bank DKI sebagai bank pemberi KPR dapat bekerja lebih cepat dalam melakukan pengelolaan kredit pinjaman kepada warga Jakarta. Namun, dirinya juga mengakui, untuk memenuhi kombinasi dari kedua sistem tersebut, sangat tidak mudah.

"Nah, disini memang ada tantangannya karena kombinasi keduanya tidak sederhana. Kalau sederhana, tidak ditugaskan ke Bank DKI. Mengingat kondisinya cukup rumit, maka ditugaskan ke Bank DKI. Jadi, Bank DKI punya tantangan itu," tandas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com