Untuk Dapatkan Hunian DP Nol Rupiah, Warga Terbentur Pengecekan Bank

Untuk Dapatkan Hunian DP Nol Rupiah, Warga Terbentur Pengecekan Bank
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan groundbreaking pembangunan Hunian Samawa DP Nol Rupiah Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 12 Desember 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FMB Jumat, 13 Desember 2019 | 10:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ribuan pemohon gagal mendapatkan hunian tanpa uang muka (down payment/DP) bukan dikarenakan persyaratan yang ditentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berat, melainkan terbentur dengan bank checking oleh Bank DKI sebagai perbankan penyelenggara pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan pada pendaftaran November 2018 lalu, telah mendaftar sebanyak 2.359 orang untuk mendapatkan hunian di Nuansa Pondok Kelapa.

“Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi dokumen oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1.790 orang yang memenuhi kriteria untuk tahap selanjutnya,” kata Kelik Indriyanto, Jumat (13/12/2019).

Pendaftar yang diundang karena telah lolos seleksi dan verifikasi, memiliki waktu selama 10 hari dari Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu, 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP nol rupiah ke Bank DKI.

Dari jumlan 1.790 pemohon, ada sebanyak 85 pemohon yang sudah menghuni unitnya di Nuansa Pondok Kelapa. Kemudian pemohon yang sudah melakukan akad kredit sebanyak 125 orang. Mereka sebenarnya sudah bisa pindah ke hunian DP nol rupiah. Namun saat ini memang mereka terkendala masalah personal sehingga belum bisa menghuni hunian tersebut.

Lalu, yang sudah disetujui KPR oleh Bank DKI ada sebanyak 225 pemohon. Sekarang, mereka tinggal menunggu jadwal akad kredit.

Jadi, ada sebanyak 435 pemohon yang bakal menghuni hunian DP Nol Rupiah di Nuansa Pondok Kelapa. Sedangkan 1.355 lainnya gagal bank checking dari Bank DKI.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan membenarkan data tersebut. Namun, dalam waktu dekat ini, jumlah penghuni Nuansa Pondok Kelapa akan bertambah sebanyak 350 hunian, karena sudah ada 85 unit yang telah dihuni.

“Yang daftarkan kan ribuan orang. Dari ribuan aplikasi permohonan yang masuk, yang sudah dihuni warga sebanyak 85 unit. Nanti dalam waktu dekat ini akan bertambah lebih banyak lagi,” kata Dzikran Kurniawan.

Maka bila semua itu berjalan lancar, penghuni hunian Nuasa Pondok Kelapa akan bertambah sebanyak 350 unit. Dengan begitu, total hunian yang akan dihuni menjadi 435 unit atau sekitar 55,76 persen.

Diakuinya, banyak pemohon yang gagal mendapatkan KPR dikarenakan mereka banyak yang memiliki cicilan pinjaman di bank. Diantaranya, punya cicilan kredit motor atau pinjaman di financial technology (fintech).

Tetapi warga yang ditolak, bukan berarti tidak bisa mengajukan lagi karena bila cicilan pinjaman mereka sudah lunas, mereka bisa mengajukan permohonan kembali.

“Warga kalau KPR ditolak bukan berarti enggak bisa diajukan lagi. Bisa kok. Nanti tinggal dilihat saja situasinya. Kan belum bisa disetujui KPR-nya karena punya kredit motor. Pas sudah selesai ajukan lagi. Bisa. Enggak ada istilahnya ditolak,” jelas Dzikran Kurniawan.

Melihat banyak warga Jakarta yang mendaftar program hunian DP Nol Rupiah kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit pemilikan rumah (KPR), maka Pemprov DKI akan melakukan revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian yang dikenal dengan hunian Samawa ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan revisi aturan dan syarat untuk mendapatkan hunian subsidi DP nol rupiah dilakukan karena fakta dilapangan, banyak warga Jakarta yang gagal memperoleh KPR dari Bank DKI. Terutama untuk rumah DP Nol rupiah di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Kita juga di Pemprov DKI saat ini sedang mereview peraturan yang menyangkut aplikasi untuk program DP nol rupiah ini. Kita mengingkan agar beberapa persyaratan-persyaratan teknisnya dilakukan revisi,” kata Anies Baswedan saat melakukan groundbreaking Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Dengan adanya revisi dan aturan persyaratan ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang mau berpindah dari sistem pembiayaan tanpa perbankan masuk ke dalam sistem pembiayaan yang menggunakan bank.

“Ini harus mengimbangkan keduanya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana. Tapi insyaallah, kita lakukan modifikasi di dalam peraturannya. Sehingga memudahkan. Di sisi lain, perbankan dan Pembangunan Sarana Jaya juga aman secara manajemen,” jelas Anies Baswedan.

Karena itu, ia mengharapkan Bank DKI sebagai bank pemberi KPR dapat bekerja lebih cepat dalam melakukan pengelolaan kredit pinjaman kepada warga Jakarta. Memang diakuinya, untuk mengkombinasikan kedua sistem tersebut sangat tidak mudah.

“Nah disini memang ada tantangannya. Mengombinasikan keduanya tidak sederhana. Kalau sederhana, tidak ditugaskan ke Bank DKI. Karena kerumitan, ditugaskan ke Bank DKI. Jadi Bank DKI punya tantangan itu,” terang Anies Baswedan.

Seperti diketahui, setelah resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, maka Pemprov DKI mengeluarkan skema cicilan maksimal 20 tahun untuk pembelian program hunian DP Nol rupiah yang dinamakan menjadi program Samawa (Solusi Rumah Warga).

Adapun skema jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun. Pada tahap 1 di Jakarta Timur, dua skema cicilan.

Pertama, cicilan Rp 2.008.337/bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105. Kedua, cicilan Rp 2.426.665/bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329

Untuk itu, diharapkan, warga menyiapkan berkas administrasi terlebih dahulu, dengan detail sebagai berikut:

Persyaratan Umum
1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun;
2. Warga yang belum punya rumah;
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan;
4. Warga berpenghasilan 4 – 7 juta rupiah setiap bulan;
5. Warga yang taat pajak;
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah;
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Persyaratan Administrasi
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan);
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Surat pernyataan belum punya rumah;
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Permohonan fasilitas pembiayaan melalui poses sebagai berikut:
1. Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta;
2. Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI);
3. Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat.



Sumber: BeritaSatu.com