Solusi Tidak Dieksekusi, Kawasan Puncak Jadi Ancaman Jabodetabek

Solusi Tidak Dieksekusi, Kawasan Puncak Jadi Ancaman Jabodetabek
Seorang guru membersihkan meja pascabanjir yang merendam SMA Negeri 8 Jakarta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). Data Kemendikbud menyebutkan per 3 Januari 2020 terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 201 sekolah terendam banjir dan 89 sekolah mengalami gangguan pada akses menuju sekolah. (Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar)
Heriyanto / HS Minggu, 5 Januari 2020 | 09:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berbagai kajian tata ruang dan konsep untuk mencegah bencana sudah ada untuk kawasan hulu sungai Ciliwung-Cisadane, Jawa Barat. Sayangnya, sistem pengambilan keputusan yang tidak holistik dan tidak konsisten menyebabkan sebagian besar konsep yang sudah digagas tersebut tidak bisa dieksekusi.

Hal itu ditegaskan pakar tata ruang Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi yang juga Kepala Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB kepada Beritasatu.com di Bogor, Sabtu (4/1/2020).

Menurut Ernan, persoalan bencana banjir yang saat ini terjadi adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah. Namun, persoalan mendasar dan yang terus berulang sejak dua dekade terakhir untuk kawasan strategis seperti di Puncak (Bogor-Cianjur), Jawa Barat adalah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak tuntas.
“Ada banyak ahli, kajian, dan konsep yang sudah dibahas, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Persoalan ini sangat kompleks dan tidak bisa melalui pendekatan parsial saja,” jelasnya.

Dia mengakui bahwa tidak mudah untuk membuat keputusan yang melibatkan berbagai daerah dan terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Apalagi, setiap solusi untuk mencegah bencana banjir tersebut pasti melibatkan koordinasi antardaerah dan juga terkait dengan pemerintah pusat.

“Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme atau lembaga yang menjadi payung koordinasi atas berbagai kebuntuan. Jadi semacam otorita atau apapun namanya yang menjadi terobosan dalam pengambilan keputusan tersebut. Selama tidak ada keputusan yang tuntas, ancaman bencana seperti banjir masih menghantui kawasan Jabodetabek,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Ernan, ada payung hukum penataan ruang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). PP tersebut sudah menetapkan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

“Sayangnya, belum ada aturan operasional atau lembaga eksekutor yang punya kewenangan sebagai tindak lanjut atas PP tersebut. Bila perlu ada sebuah undang-undang yang bisa mengikat para pihak terkait dan kewenangan lembaga eksekutornya pun lebih besar,” ujarnya.

Ernan menegaskan bahwa kawasan Jabodetabekpunjur itu sangat strategis dengan 32 juta penduduk. Berdasarkan kajian sebuah lembaga di Jepang, kata dia, kawasan Jakarta dan sekitarnya merupakan sebuah kawasan mega city terbesar kedua setelah Tokyo.

Secara khusus, dia mengingatkan semua pihak setelah berbenah dan menangani dampak banjir yang begitu besar saat ini, perlu ada tindak lanjut yang lebih komprehensif dari semua pihak. Hal itu agar tidak ada lagi kebuntuan dalam mencari solusi mengatasi bencana dan jangan sampai kondisi yang sama terulang lagi.

“Saat ini tentu suasana dan upaya pemulihan harus diprioritaskan. Namun, setelah itu harus ada kesepakatan bersama untuk membuat langkah maju lagi agar kondisi yang sama tidak memakan korban jiwa yang lebih banyak,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan