Tuntutan Ganti Rugi Banjir HPPBI Dinilai Tidak Tepat

Tuntutan Ganti Rugi Banjir HPPBI Dinilai Tidak Tepat
Pusat perbelanjaan Metropolitan Mall (MM), Bekasi Selatan, terendam banjir, Rabu (1/1/2020). Air Kalimalang menggenangi ‎parkiran MM setinggi 20 cm. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Lenny Tristia Tambun / FER Minggu, 12 Januari 2020 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muslim Muin, menilai, tuntutan ganti rugi akibat banjir yang dilayangkan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak tepat.

Banjir, Penyewa Pusat Perbelanjaan Tuntut Ganti Rugi ke DKI

"Ya tidak benar lah," kata Muslim Muin kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Muslim Muin menjelaskan, banjir yang terjadi pada 1 hingga 5 Januari 2020 tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Karena menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hujan ekstrem yang terjadi sepanjang awal Januari 2020 tersebut, merupakan siklus hujan 1.000 tahunan.

Sementara itu, sistem drainase atau saluran air di seluruh wilayah DKI Jakarta hanya dirancang untuk bisa menampung siklus hujan lima hingga 10 tahunan.

"Sistem drainase kita kan dirancang lima sampai 10 tahunan. Itu peninggalan pemerintah sebelumnya. Tidak hanya peninggalan Pak Jokowi, Pak Foke (Fauzi Bowo), tetapi pemerintahan sebelum-sebelumnya. Yang datang siklus hujan 1.000 tahunan, ya pasti banjir,” ujar Muslim Muin.

Polisi Deteksi Titik Rawan Banjir di Tol

Dengan kondisi yang seperti itu, lanjut Muslim Muin, tidak tepat HPPBI meminta ganti rugi akibat banjir. Karena yang terjadi adalah bencana yang tidak dapat dihindarkan. Kalau memang mau terhindar dari banjir dikarenakan siklus 1.000 tahunan. Maka Pemprov DKI harus membangun drainase dan sungai yang mampu menampung debit hujan untuk siklus 1.000 tahunan.

"Ya kalau dibangun drainase dan pelebaran sungai agar dapat menampung siklus hujan 1.000 tahunan, ya salah juga. Sebab, nanti tata ruang kota ini akan penuh dengan bangunan drainase, rumah pompa dan sunga-sungai yang sangat lebar. Habis semua tata ruangnya. Jakarta menjadi kota air. Mau seperti itu? Kalau enggak mau, ya jangan seperti itu. Jangan salahkan pak Anies dong. Terus mau dituntut apa? Namanya juga bencana. Jadi tidak tepat lah," terang Muslim Muin.

Kalau mau Jakarta tidak banjir, lanjut Muslim Muin, konsep penanganan dan pengendalian banjir yang diprogramkan Anies Baswedan jangan ditentang. Harus didukung untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah melaksanakan naturalisasi sungai.

Antisipasi Banjir, Kodam Jaya Siagakan 10 SSK

"Kalau mau terhindar banjir, konsep Pak Anies tidak ditentang-tentang. Kalau tidak ditentang, mungkin berkurang banjir. Hitungan saya, paling tidak naturalisasi benar-benar diikuti birokrasi DKI, mungkin jauh berkurang. Banjir ini kan warisan dari pemerintah sebelumnya,” tukas Muslim Muin.

Kalau pun drainase di Jakarta harus dibangun agar dapat menampung siklus hujan 1.000 tahunan, maka banyak jalan dan gedung, termasuk pusat perbelanjaan yang harus dibongkar. Pertanyaannya, apakah HPPBI mau kehilangan tempat usahanya untuk dijadikan drainase agar Jakarta tidak banjir lagi.

"Jangan nuntut-nuntut saja. Seharusnya bantu Pemprov DKI untuk memulihkan kondisi Jakarta. Jangan hanya lihat hak saja, tetapi laksanakan kewajiban. Itu pengusaha apakah sudah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan serapan air di tempat usahanya? Undang-undang mengatur mereka harus menyediakan 30 persen untuk ruang resapan air. Sudah mereka lakukan belum?" kata Muslim Muin.

Bahkan seharusnya, lanjut Muslim Muin, HPBBI membayar ganti rugi kepada warga Jakarta yang terdampak banjir. Karena mereka dinilai salah satu penyebab banjir. Dengan tidak menyediakan ruang serapan air di gedung-gedung tempat usaha dan pemakaian air tanah berlebihan hingga terjadi penurunan muka tanah.

"Bahkan, banyak orang yang menyiapkan tuntutan ke kavling-kavling milik pengusaha. Seharusnya mereka yang bayar ke rakyat. Karena mereka penyebab banjir,” tegas Muslim Muin.

Seperti diketahui, Ketua HPPBI, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, telah melayangkan surat kepada Pemprov DKI untuk membahas kompensasi kerugian akibat banjir. Akibat banjir yang melanda Jakarta selama lima hari di awal Januari 2020, sejumlah mal terpaksa tidak beroperasi demi keselamatan para pengunjung dan pekerjanya.

Tidak beroperasinya mal akibat banjir selama setengah bulan telah mengakibatkan kerugian mencapai Rp 15 miliar per satu mal. Sementara, jumlah mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta ada sebanyak 82 mal.



Sumber: BeritaSatu.com