Anggota TGUPP: Anies Menolak Giant Sea Wall

Anggota TGUPP: Anies Menolak Giant Sea Wall
Ilustrasi Giant Sea Wall (Foto: Istimewa)
Lenny Tristia Tambun / FER Minggu, 12 Januari 2020 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Muslim Muin menegaskan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak konsep pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) untuk mengendalikan banjir di Jakarta akibat air pasang laut dan penurunan muka tanah.

Pembangunan Giant Sea Wall Memasuki Tahap II

"Pak Anies menolak. Sudah dengan tegas. DKI menolak GSW," kata Muslim Muin kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Menurut Muslim Muin, pembangunan GSW tidak akan mampu mengendalikan banjir di Jakarta, tetapi justru akan semakin membuat Kota Jakarta mudah mengalami banjir.

Meski pemerintah pusat sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah Korea untuk pembangunan tanggul laut raksasa ini, Muslim Muin melihat kondisi geografis Jakarta berbeda dengan negara Korea.

Jakarta Banjir, Bukan Sepenuhnya Salah Anies

"Kalau Korea itu kan pasang surutnya tinggi. Karena air pasang itu diturunkan, berarti datang banjir, keisikan tanggl lautnya. Waktu surut, dia buka pintu tanggul lautnya, jadi enggak butuh pompa. Mereka itu pasang surutnya bisa sampai 8-9 meter. Kalau kita satu meter. Mau enggak mau kita harus memompa dengan pompa yang sangat besar. Dan itu butuh energi bahan bakar yang sangat tinggi. Kalau tidak dipompa, bisa tenggelam. Kalau pun ada pompanya, juga tidak menyelesaikan masalah banjir di Krukut dan Cipinang,” jelas Muslim Muin.

Menurut Muslim Muin, pembangunan GSW tersebut merupakan konsep dari Belanda yang ingin mencari rezeki di Indonesia. Karena Belanda memiliki dradger atau alat keruk yang bisa digunakan untuk membangun tanggul laut dan reklamasi.

"Itu kan konsep yang lahir dari Belanda. Yang cari rezeki disini. Belanda itu punya dradger atau alat keruk. Itulah proyek mereka, untuk membangun tanggul dan reklamasi. Mereka cari rezeki disini. Makanya saya plesetkan singkatan GSW itu adalah Giant Sea War against Nedherlands," ungkap Muslim Muin.

Tuntutan Ganti Rugi Banjir HPPBI Dinilai Tidak Tepat

Daripada membangun tanggul laut raksana, Muslim Muin menegaskan, lebih baik Pemprov DKI melakukan penguatan tanggul pantai dan sungai.

"Makanya saya tolak konsep GSW Belanda, konsep Bappenas dan konsep Korea atau Kempupera. Enggak masuk akal. Utang makin banyak dan malah memperparah banjir. GSW itu tujuannya mengendalikan banjir dari ancaman rob air laut dan land subsidence, ya solusinya memperkuat tanggul pantai dan sungai," tukasnya.

Sebelumnya, pada awal Januari 2019, Gubernur DKI Anies Baswedan pernah meminta pembangunan GSW dikaji ulang, karena tidak ingin proyek itu bermasalah di kemudian hari. Apalagi sudah banyak studi yang mempertanyakan kembali manfaat dari pembangunan tanggul laut raksasa terseut.

Menurut Anies Baswedan, kondisi geografis DKI Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Pasalnya, DKI dilewati 13 sungai yang bermuara di teluk Jakarta.



Sumber: BeritaSatu.com