Penerapan Denda untuk Pemilik Mobil Tak Punya Garasi 2 Tahun Lagi

Penerapan Denda untuk Pemilik Mobil Tak Punya Garasi 2 Tahun Lagi
Ilustrasi mobil di luar garasi. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / FMB Senin, 13 Januari 2020 | 15:17 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok telah mengesahkan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Salah satu poin penting yang diubah di dalam perda ini adalah poin yang mewajibkan warga Depok yang memiliki mobil pribadi memiliki garasi.

Perubahan perda ini diusulkan oleh Pemkot Depok tahun 2019 lalu menyusul maraknya pemilik mobil pribadi yang memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan warga, taman dan fasilitas umum lainnya jadi tempat parkir mobil karena mereka tidak memiliki garasi sendiri.

"Kami menargetkan dua tahun ke depan hasil revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 itu sudah dapat dimplementasikan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana di Depok, Jawa Barat, Senin (13/1/2020).

Dinas Perhubungan, lanjut Dadang sedang menyusun regulasi-regulasi, sosialisasi kepada warga, pendampingan dan sebagainya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok Sri Utami mengatakan, menyusul telah disahkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan ini menerapkan denda sebesar Rp 2 juta bagi warga pemilik mobil yang tidak memiliki garasi sendiri.

Sanksi untuk pelanggaran ini juga bertahap mulai dari peringatan tertulis, sanksi administratif dan terakhir dengan denda maksimal sebesar Rp2 juta.

Selain menetapkan besaran denda bagi pemilik mobil yang tidak memiliki garasi, Sri Utami mengatakan, Perda Nomor 2 Tahun 2012 ini juga mengatur penguasaan garasi milik sewa.

"Aturan ini juga tidak serta merta langsung diterapkan. Masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui salah satunya sosialisasi sebelum benar-benar diimplementasikan," ujar Sri Utami.

Kepala Dinas Perhubungan Dadang Wihana menjelaskan bahwa denda sebesar Rp 2 juta itu bersifat administratif. Pihaknya sedang menyusun mekanisme aturan-aturannya.

"Target kami tahun pertama penyusunan pedoman teknis dan mekanisme, melalui penyusunan peraturan wali kota. Tahun kedua sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum diimplementasikan dua tahun ke depan," papar Dadang.

Lebih lanjut Dadang memaparkan, Perda Nomor 2 ini tidak hanya mengatur tentang kepemilikan garasi namun juga tentang penyediaan sarana transportasi publik massal yang nyaman, serta pembenahan angkutan perkotaan (angkot) yang sudah ada.

Guna menarik kembali animo masyarakat menggunakan angkot pihaknya sudah meluncurkan angkot D05 ber-AC dari Terminal Depok menuju Bojonggede. Saat ini angkot D05 yang beroperasi baru ada enam unit.

Dadang menyadari, kondisi pengusaha angkot saat ini lemah, berdampak pada tingkat kepercayaan leasing terhadap pengusaha angkot juga turun. Salah satu upaya Dishub menstimulan daya saing angkot yakni dengan menggratiskan izin trayek dan memperbolehkan memasang iklan di angkot sebagai pendapatan untuk pemilik angkot.

"Kami tidak bisa memberikan subsidi uang, makanya kami memberikan subsidi regulasi yaitu pembebasan retribusi izin trayek dan boleh memasang iklan untuk angkot," pungkas Dadang.

Warga Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Cahyono mengaku sangsi penerapan denda dalam Perda ini dapat berjalan dengan baik. Menurutnya kesulitan akan ditemui terhadap fungsi pengawasan dimana mobil diparkir di ruas ruas jalan atau fasilitas umum.

"Siapa yang mau mengawasi? Siapa yang mau memantau terus menerus? Lalu bagaimana jika memang masih ada yang parkir di jalanan atau fasilitas umum? Kan tidak setiap hari petugasnya harus keliling untuk pengawasan. Saya pribadi tidak yakin ini akan berjalan maksimal," ujar Cahyono.

Berbeda dengan Cahyono, Suhardono, warga Kecamatan Sukmajaya mengaku optimis penerapan Perda ini dapat berjalan maksimal dan ditaati warga Depok. "Saya setuju sekali kalau punya mobil ya harus punya garasinya lebih dulu. Jadi tidak menyusahkan orang lain. Semoga adanya perda ini bisa menertibkan mobil mobil yang parkir di jalanan dan fasilitas umum milik warga," kata Suhardono.



Sumber: Suara Pembaruan