Tolak Rencana Penataan Kawasan Sabang, Warga Mengadu ke DPRD

Tolak Rencana Penataan Kawasan Sabang, Warga Mengadu ke DPRD
Warga Sabang Bertemu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (ketiga dari kanan) untuk menyatakan penolakan rencana penataan kawasan Sabang oleh Pemprov DKI, Senin (13/1/2020). ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 14 Januari 2020 | 11:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Puluhan warga pemilik bangunan di Jalan KH Wahid Hasyim atau Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, dengan tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan penataan kawasan tersebut.

Penolakan mereka tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Mereka bertemu dengan Prasetio Edi Marsudi di kawasan Sabang, Senin (13/1/2020). Selain menyampaikan penolakan, warga juga meminta agar rencana tersebut dibatalkan.

Ketua DPRD DKI Prasetio mengatakan penolakan yang dilakukan warga pemilik bangunan di Jalan Sabang merupakan imbas sebuah rencana penataan kawasan tidak melibatkan warga. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menggembar-gemborkan kata kolaborasi dengan warga.

Namun terbukti di lapangan, kolaborasi dalam membangun Kota Jakarta tidak terealisasi. Salah satunya, warga tidak diajak berdiskusi mengenai penataan kawasan yang telah menjadi tempat usaha selama puluhan tahun.

“Saya ingin mengingatkan Pemprov DKI, jangan asal sosialisasi rencana penataan tanpa mengundang terlebih dahulu warga untuk berdiskusi. Seharusnya, sebelum sosialisasi, warga diajak berdiskusi, diajak terlibat, tanya maunya mereka apa untuk penataan kawasan yang telah menjadi tempat usaha mereka puluhan tahun. Apalagi, kawasan Sabang sudah terkenal sebagai salah satu kawasan kuliner di Jakarta,” kata Prasetio Edi Marsudi, Selasa (14/1/2020).

Prasetio Edi Marsudi tidak mempermasalahkan rencana Anies Baswedan menata kawasan Sabang. Tetapi, Pemprov DKI harus berembuk dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga sekitar, pemilik gedung dan pelaku usaha yang ada di kawasan tersebut.

Ia sendiri heran, dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Sabang saja, Pemprov DKI mengundang para PKL duduk bersama dan berdiskusi. Tetapi dengan warga yang sudah tinggal puluhan tahun di sekitar kawasan itu, tidak diundang.

"Sekarang begini, PKL diundang pemerintah untuk diskusi, kok warga yang tinggal di situ malah enggak. Kan aneh, mereka yang punya tempat kok,” ujar Prasetio Edi Marsudi.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan tidak keberatan dengan banyaknya PKL yang ada di Jalan Sabang, asalkan ditata dengan rapi dan tidak melupakan sistem parkir elektronik yang diterapkan pada era kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

"Parkir di sini makin semrawut. Tuh lihat banyak mesin e-parkir, tetap saja diminta Rp 5000 tunai sama tukang parkir. Kalau memang niat mau menata Sabang, lebih baik perbaiki sistem pembayaran. Bukan malah memperluas trotoar dan malah dijadikan parkir paralel,” terangnya.

Sementara itu, Ketua RW 01 Kelurahan Menteng Grace membenarkan adanya penolakan warga terhadap penataan kawasan Sabang. Karena rencana tersebut tidak melibatkan warga, lalu tiba-tiba warga diberitahukan mengenai konsep dan rencana penataan tersebut.

“Pemerintah tidak mengajak warga dan pelaku usaha untuk berdiskusi. Warga hanya mendapatkan sosialisasi satu arah dari Pemprov DKI. Padahal perubahan tata ruang di kawasan Sabang berdampak langsung terhadap pebisnis dan pemilik bangunan. Lalu mengapa tiba-tiba datang bawa desain, tetapi kami tidak pernah diajak berbicara,” terang Grace.

Warga menilai dirugikan dalam rencana penataan ini karena Pemprov DKI berencana memberi ruang lebih luas untuk PKL, menerapkan parkir paralel, dan memperlebar trotoar di salah satu pusat kuliner terbesar di Ibu Kota.

“Ya kami sebagai warga di sini mengadukan masalah tersebut kepada Pak Pras (Ketua DPRD). Kami ingin Pak Ketua DPRD menjembatani antara kami dengan Pemprov DKI,” ujar Grase.

Dalam rencana penataan kawasan Sabang, terbagi tiga konsep. Pertama, penerapan parkir paralel yang memanjang, tidak serong lagi seperti awalnya. Kedua, penerapan penambahan kios PKL di sepanjang trotoar Sabang. Ketiga, pelebaran trotoar yang akan mempersempit jalan.

Berdasarkan desain konsultan yang ditunjuk Pemprov DKI, lanjut Grace, kios PKL dan trotoar dibangun di sisi kanan jalan Sabang. Sementara itu, parkir paralel akan diterapkan di sisi kiri jalan.

“Ini bukan parkir serong lagi, jadi bakal memakan badan jalan. Warga dan pemilik bangunan bakal menolak jika ini diterapkan,” ungkapnya.

Sedangkan pemilik Rumah Makan Padang Natrabu Ganefo Dewi mempertanyakan desain penataan yang dibuat oleh konsultan Pemprov DKI. Penambahan ruang untuk PKL justru tidak proporsional dengan kontribusi yang diberikan pengusaha di Sabang.

"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958. Keputusan tanpa musyawarah dari Pemprov DKI,” kata Ganefo Dewi.

Bila kebijakan penataan ini dilakukan, ia memprediksi akan terjadi penurunan omset hingga 30 persen. “Kami sebagai pengusaha yang bayar PBB dan pajak restoran akan kehilangan omzet sampai 30 persen jika aturan ini diberlakukan,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com