Digugat Warga, DKI Bantah Lalai dalam Penanganan Banjir

Digugat Warga, DKI Bantah Lalai dalam Penanganan Banjir
Warga tengah membersihkan lingkungan rumahnya setelah banjir pada 1 Januari 2020. ( Foto: ANTARA )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 14 Januari 2020 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Adanya class action yang diajukan Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020, membuat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah heran. Menurut Saefullah, tuduhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lalai dalam penanganan banjir, tidak tepat.

Justru, Pemprov DKI sudah bekerja secara maksimal dan optimal dalam penanganan banjir mulai saat banjir datang hingga evakuasi korban.

“Kalau dari sisi pemerintah, kita dari malam tahun baru itu kan hujan derasnya di situ, di malam tahun baru. Kita itu dari subuh sudah bekerja secara sistematik ya. Seluruh organ-organ pemerintah DKI digerakkan,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, sangat mudah sekali menggerakkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penanganan banjir dan korban banjir. Mereka sudah tahu tugas dan fungsi masing-masing, sehingga penanganan langsung dapat dilakukan.

“Mudah sekali menggerakkannya, karena mereka sudah tahu tugas dan fungsinya harus berada di mana dan bagaimana, melakukan apa. Mereka sudah tahu semua,” ujar Saefullah.

Terkait genangan selagi hujan yang terjadi di beberapa titik ruas jalan, dinilainya adalah hal yang wajar. Bahkan, genangan yang biasa muncul di jalan depan gedung Balai Kartini dan Dinas Pendidikan tidak ada. “Itu kan biasa satu jam hujan, ringan saja, sudah tergenang, hari ini enggak ada, waktu itu pun enggak ada,” terangnya.

Tetapi ia mengaku ada beberapa titik jalan yang terganggu karena adanya genangan air akibat hujan deras. Seperti di daerah Jakarta Barat, tepatnya di lampu lalu lintas dekat Kantor Wali Kota dan di sekitar underpass Cawang, Jakarta Timur.

“Itu sudah kita kerjakan sore itu dan malamnya sudah selesai, paginya sudah operasional. Termasuk jalan utama, itu sudah operasional. Underpass tidak ada yang masalah karena pompanya berfungsi baik,” jelas Saefullah.

Dengan adanya class action, Saefullah menilai itu hak hukum dari warga negara Indonesia (WNI). Tetapi yang jelas, sambungnya, Pemprov DKI yang dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan telah merespon bencana banjir dengan waktu yang singkat dan cepat.

“Nah, kalau soal kecerdasan orang, kemudian keahlian orang dalam hak-haknya hukum, itu bukan persoalan kami. Yang jelas kami Pemprov ini, dipimpin oleh Pak Gubernur, merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat, cepat. Sehingga seluruh aktivitas perdagangan, transportasi, bisa berfungsi sesuai dengan sediakala. Jadi indikatornya itu,” tegas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Ketika ditanya langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI terhada class action tersebut, Saefullah mengatakan belum bisa menentukan langkah apa pun. Karena sampai saat ini, belum menerima salinan gugatan tersebut. “Saya belum dengar (gugatan),” tukasnya.



Sumber: BeritaSatu.com