Anies: Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Tunggu Kelengkapan Data

Anies: Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Tunggu Kelengkapan Data
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau pintu air Manggarai, Jakarta, Kamis (2/1/2020). Kunjungan tersebut untuk memastikan semua petugas pintu air tetap siaga mengawasi tinggi muka air, termasuk dengan kesiapan dari perlengkapan dan peralatan di lokasi. ( Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta )
Lenny Tristia Tambun / DAS Jumat, 17 Januari 2020 | 13:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ditanya soal pembebasan lahan untuk sodetan Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar. Anies  baru akan membeberkan progres pembebasan lahan di Bidara Cina setelah data lengkap.

“Oh nanti, sesudah lengkap, semuanya baru diumumkan,” ujar Anies Baswedan singkat seusai menjadi Inspektur Upacara Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Pembebasan lahan di Bidara Cina dilakukan untuk melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayat, pembangunan sodetan merupakan salah satu strategi mengendalikan banjir di Jakarta. Sodetan sepanjang 1,26 km itu berkapasitas 60 m3/detik.

Sodetan itu bakal mengalirkan air dari Ciliwung ke KBT. Dengan demikian beban sungai Ciliwung di Bidara Cina sampai pintu air Manggarai bakal berkurang 60 m3/detik. Dengan demikian kawasan di Jatinegara, Bukit Duri, Tanah Abang, Senen dan Istana, menjadi aman karena limpahan air sudah berkurang.

Namun pengerjaan pembangunan sodetan tersebut terhenti karena terkendala pembebasan lahan. Warga Bidara Cina melayangkan class action kepada Pemprov DKI dan BBWSCC Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hingga saat ini, progres pembangunan sodetan Ciliwung masih 54 persen atau 620 meter dari total 1,26 km.

Gugatan warga pada 2015 dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2017. Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI dan BBWSCC kembali kalah di tingkat banding.

Akhirnya Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yag di kemudian hari dicabut.  Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi harus dibayarkan kepada  warga sesuai  putusan pengadilan. Saat ini, BBWSCC masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan Lokasi yang menjadi dasar hukum pembebasan lahan.



Sumber: BeritaSatu.com