Pengamat: Pansus Banjir Hanya Kuras Energi

Pengamat: Pansus Banjir Hanya Kuras Energi
Banjir di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020. (Foto: Antara)
Erwin C Sihombing / JAS Jumat, 17 Januari 2020 | 20:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya membentuk panitia khusus (pansus) banjir Jakarta yang diwacanakan sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak urgen dan hanya menguras energi. Dewan lebih baik memastikan program-program penanggulangan banjir di DKI berjalan serta memastikan tidak adanya penyimpangan.

"Pansus banjir kalau menurut saya hanya menguras energi. Lebih baik dewan mengawasi proses penanganan banjir dengan memastikan berjalannya program normalisasi dan revitalisasi situ, waduk, dan embung," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Trubus menilai keberadaan pansus lebih kental nuansa politisnya. Bahkan terkesan hendak menutupi kegagalan dewan dalam memastikan berjalannya program penanganan banjir di DKI. Lagipula, kalaupun pansus terbentuk dan menghasilkan rekomendasi belum tentu langsung dieksekusi gubernur.

"Kalau nanti ada rekomendasi pansus, butuh waktu lagi bagi gubernur untuk mengeksekusi. Butuh dana lagi. Akhirnya molor lagi," ujarnya.

Menurut dia, lebih baik dewan melakukan tindakan konkret yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelaksanaan program normalisasi misalnya, sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus diawasi secara optimal.

Bagaimana memastikan pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi bisa berjalan. Lalu nasib dari warga yang tergusur apakah mereka mendapat tempat tinggal yang lebih baik. Kemudian pelaksanaan revitalisasi waduk, situ, dan embung.

"Untuk mendukung berjalannya program-program tersebut dibutuhkan pengawasan yang optimal. Setidaknya memastikan ketersediaan anggaran dan anggaran yang digunakan tepat sasaran bukan untuk tujuan lain," tekan Trubus.

Ketua Fraksi Golkar DKI, Basri Baco menekankan, pembentukan pansus banjir bukan untuk memojokkan pihak manapun tetapi untuk memastikan DKI memiliki program penanggulangan banjir yang signifikan.

"Memang DKI memiliki konsep yang konkret mengatasi banjir ? Kalau ada apa tindakannya ? Ini yang mau kita pastikan," kata Basri yang turut menjadi salah satu inisiator pansus.

Basri mengakui tidak sedikit fraksi maupun anggota dewan yang memiliki sikap berbeda mengenai keberadaan pansus. Namun pihaknya menilai pansus bisa mendorong percepatan penanganan banjir agar tidak melulu menjadi momok bagi masyarakat.

Dibahas Pimpinan Pekan Depan

Anggota Komisi E DPRD DKI itu melanjutkan, Senin (20/1/2020) pekan depan, pihaknya bakal mengajukan usulan pembentukan pansus banjir kepada pimpinan dewan. Pihaknya berharap usulan tersebut tidak memakan waktu lama untuk dibahas oleh pimpinan dewan.

Pihaknya juga tidak mau memusingkan adanya tuduhan pansus hanya untuk dijadikan panggung politik, bahkan hanya menguras energi karena tidak menghasilkan rekomendasi apa-apa. Begitu juga penolakan dari sejumlah anggota dewan meyakini keberadaan pansus nantinya tidak efektif.

"Tidak apa-apa, wajar saja ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Mereka curiga kepada kita. Yang pasti kita mau bekerja karena dari pemda sendiri tidak ada tindakan konkret mengatasi banjir. Dari dewan juga sama, hanya mengadakan kunjungan saja, maka kami mau yang konkret," kata Basri.

Sekretaris Fraksi Gerindra DKI, Purwanto mengatakan, kendati pihaknya meminta adanya evaluasi menyeluruh mengenai masalah banjir, namun Gerindra tetap menolak pansus karena bisa mempolitisasi penderitaan warga yang terdampak bencana yang terjadi pada awal 2020.

Gerindra meminta DKI bekerja sama dengan gubernur, wali kota dan bupati di daerah penyangga untuk melakukan evaluasi bersama. Bahkan pemerintah pusat juga harus terlibat menangani masalah banjir Jabodetabek.

"Persoalan banjir kemarin di Jakarta bukan karena faktor tunggal," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan