Pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Terkendala Penghitungan Aset

Pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Terkendala Penghitungan Aset
Petugas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi tengah membangun jaringan pipa air minum di wilayah mereka. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Rabu, 22 Januari 2020 | 20:46 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merasa dipojokkan dan seolah-olah menjadi penghambat lamanya pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi.

Menanggapi hal ini, Asisten Daerah (Asda) III Kota Bekasi, Nadih Arifin, mengatakan Wali Kota Bekasi masih keberatan dan belum menyetujui terkait penghitungan aset lahan tanah di sejumlah kantor cabang dan unit PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi.

"Kita menginginkan, semua aset cabang atau unit menjadi aset Kota Bekasi," kata Nadih Arifin, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, sampai dengan akhir tahun lalu, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melayani pelanggan sebanyak 211.020 sambungan layanan (SL) di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Dari jumlah pelanggan tersebut, sebanyak 87.919 SL di Kota Bekasi.

Kemudian, pada 17 Juli 2018 lalu, Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi sepakat untuk melakukan penunjukan penilai aset dan penilai penyertaan modal dan ditunjuklah KJPP Efendri Rais berdasarkan SPK Nomor 05/SPK/PPK-Konsult/PDAM-Bks/X/2018 tanggal 15 Oktober 2019.

Dan telah selesai melakukan perhitungan sesuai Surat KJPP Efendri Rais Nomor 02/3.0032-00/P1/07/0266/I/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

"Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Barat, masih ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh Pemerintah Kota Bekasi," ungkapnya.

Dengan begitu, kata dia, belum ada penyelesaian terkait pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, hingga saat ini.

Kronologis proses pemisahan:
A. Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 32/KB.690/Amdrek/V/2017 42 Tahun 2017 tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM/2002 dan Nomor 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi;

B. Berdasarkan Kesepakatan Bersama dimaksud poin A di atas, Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi membuat Surat Kepada Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai Surat Nomor 500/2984/Amdrek 539/6058/Setda.Ek tanggal 16 Agustus 2017 yang dijawab melalui Surat Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-527/PW10/4/2017 tanggal 30 Agustus 2017 hal Saran dan Pendapat atas Nilai Kompensasi Aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dengan saran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjuk pihak penilai publik bersertifikat dalam melakukan
penilaian aset;

C. Sesuai saran sebagaimana poin b di atas, Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi memerintahkan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melalui Surat Bersama Nomor 500/2574/Amrek539/3746/Setda.Ek tanggal 17 Juli 2018 untuk melakukan penunjukan penilai Aset dan Penilai Penyertaan Modal. ‎

 



Sumber: Suara Pembaruan