Walhi Jakarta Minta Penataan Monas Dihentikan

Walhi Jakarta Minta Penataan Monas Dihentikan
Foto dari ketinggian suasana revilitasasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Bhakti Hariani / JAS Kamis, 23 Januari 2020 | 15:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan mengorbankan ratusan pohon yang ditebang segera dihentikan. Walhi juga mendorong Pemprov DkI Jakarta untuk segera menanami kembali kawasan yang sudah gundul tersebut dengan pepohonan sesegera mungkin.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh mengaku kaget dengan penataan kawasan Monas yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tubagus sangat menyayangkan penebangan pohon malah dilakukan di tengah kondisi Jakarta yang tengah mengalami krisis ekologis.

"Daya dukung dan daya tampung lingkungan di DKI Jakarta sedang merosot. Apalagi kita semua sama-sama mengetahui baru saja terjadi banjir pada awal Januari lalu. Daya dukung dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangatlah diperlukan. Nah ini ada RTH yang sangat dibutuhkan. Kenapa malah ditebangi? " ujar Tubagus Soleh kepada Suara Pembaruan, Kamis (23/1/2020).

Lebih lanjut diungkap pria yang akrab disapa Bagus ini, Walhi menolak dialihfungsikannya kawasan Monas dari RTH kepada fungsi lainnya. "Kembalikan menjadi RTH sesuai fungsinya. Sungguh mubazir pohon besar-besar seperti ini malah ditebangi. Padahal Jakarta sangat membutuhkan pohon saat ini," ujar Bagus.

Walhi dengan tegas meminta agar Pemprov DKI segera menghentikan penataan kawasan Monas dan kembali menanami pohon di kawasan yang tengah dilakukan penataan.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menuturkan, revitalisasi Monas dikerjakan tanpa perencanaan matang. Tidak ada alasan kuat harus menebang ratusan pohon.

"Tidak ada kejelasan mengapa 190 pohon tersebut harus ditebang, seharusnya desain menyesuaikan dengan kondisi pohon yang ada. Ini namanya menghamburkan uang rakyat menjadi mubazir," ujar Nirwono.

Dia menilai, dana ratusan miliar untuk revitalisasi Monas akan lebih baik digunakan untuk menambah lebih banyak daerah resapan banjir. Apalagi, lanjut Nirwono, banjir besar baru saja melanda Jakarta pada awal Januari lalu.

Ditegaskan Nirwono, revitalisasi Monas tidak menambah luas RTH baru sama sekali. "Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan keindahan. Harusnya menambah luas RTH baru sebagai daerah resapan air untuk mengurangi dampak banjir," tutur Nirwono.

Dirinya juga meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan rencana induk penataan Monas sebenarnya seperti apa.

"Kawasan Monas seharusnya masuk sebagai lanskap cagar budaya. Jadi tidak bisa sembarangan merancang dan membangunnya," pungkas Nirwono.



Sumber: Suara Pembaruan