Peradi dan PN Jaksel Sosialisasi E-Court

Peradi dan PN Jaksel Sosialisasi E-Court
Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan B Halomoan Sianturi SH MH (paling kanan). ( Foto: istimewa )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Jumat, 24 Januari 2020 | 15:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Imdonesia (Peradi) Jakarta Selatan  bersama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sosialisasi Electronic Court (E-Court) atau "Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik" di PN Jaksel di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Jumat (24/1/2020). Dalam sosialisasi ini ditekankan pentingnya advokat melakukan registrasi e-court agar dapat diverifikasi dan menjadi pengguna terdaftar e-court, jika ingin melaksanakan tugas dan fungsinya di pengadilan.

Ketua DPC Peradi Jaksel B Halomoan Sianturi SH MH mengatakan hal tersebut merujuk landasan hukum persidangan secara elektronik, yakni Peraturan MA (Perma) No 1 Tahun 2019 yang berlaku mulai 19 Agustus 2019, dan merupakan penyempurnaan dari Perma No 3/2018.

"Advokat harus mematuhi Perma tersebut, karena jika tidak maka konsekuensinya tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum kepada klien dalam mencari keadilan di pengadilan, atau dengan kata lain tidak dapat beracara di pengadilan," ujar Halomoan dalam keterangannya, Jumat (24/1/2020).

Adapun maksud persidangan secara elektronik, jelas Halomoan, adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. "Proses persidangan elektronik dimaksud dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan," jelasnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama, tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing masing lingkungan peradilan.

Persidangan di pengadilan secara elektronik, diharapkan Halomoan dapat mewujudkan tertib penanganan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, modern. Tentunya akan terpenuhi juga asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

"Dalam Perma tersebut diatur bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian persidangan secara elektronik tidak akan dapat berjalan jika salah satu pihak tidak sepakat atau tidak setuju. Apakah hal tersebut dapat dikatakan juga sebagai kendala?
Hal lain yang sangat perlu menjadi perhatian adalah perangkat elektroniknya dan permasalahan jaringan internetnya," papar Halomoan.

Diterapkannya administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, sambung Halomoan, memberikan banyak manfaat yang didapat oleh pencari keadilan dan advokat. E-court dinilainya akan memangkas waktu dan tidak memakan biaya. "Artinya, jika advokat sudah terdaftar sebagai pengguna e-court maka ketika akan mendaftarkan perkara tidak perlu ke pengadilan negeri. Cukup daftar melalui e-court di mana saja dan kapan saja," terangnya.

Halomoan pun memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada MA atas terbitnya Perma, dan mendukung penuh diberlakukannya Perma dimaksud, serta mengapresiasi antusiasme para advokat yang telah mengikuti sosialisasi e-litigation tersebut.

"Warna-warni burung gelatik seindah warna pelangi, beracara secara elektronik tak bisa dihindari lagi," ujar Halomoan berpantun mengakhiri sambutannya.



Sumber: BeritaSatu.com