DKI Akan Kirimkan Surat Permohonan Persetujuan Revitalisasi Monas ke Setneg

DKI Akan Kirimkan Surat Permohonan Persetujuan Revitalisasi Monas ke Setneg
Foto dari ketinggian suasana revilitasasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / FMB Jumat, 24 Januari 2020 | 17:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Heru Hermawanto mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengirimkan surat permohonan persetujuan revitalisasi Monas ke sekretariat negara (setneg) pada Jumat (24/1/2020) sore ini.

“Sudah disiapkan (surat permohonan persetujuan). Sore ini kemungkinan (dikirimkan),” kata Heru Hermawanto di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, langkah untuk mengirimkan surat permohonan persetujuan sudah disepakati sekretaris daerah (sekda) DKI. Begitu juga dengan langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov DKI dalam menyelesaikan polemik revitalisasi Monas.

“Langkah selanjutnya sedang kita bahas sama Pak sekda,” ujar Heru Hermawanto.

Selama proses permohonan persetujuan revitalisasi Monas berjalan di Setneg, pembangunan di area Selatan Monas masih tetap berjalan, karena tidak mudah bagi DKI untuk memberhentikan proyek pembangunan yang sudah berjalan begitu saja.

“Ya namanya proyek, itu kan enggak semudah harus kemudian dihentikan kan. Ini kan ada mekanisme kontrak. Itu saja aturan yang kita pegang. Kalau perjanjian kan enggak mungkin langsung putus,” terang Heru Hermawanto.

Tetapi bila nanti Setneg tidak menyetujui revitalisasi tersebut, maka pengerjaan pembangunan fisik akan dihentikan. “Mekanisme aturan kita kan enggak semudah melakukan itu. Kira-kira nanti mekanismenya seperti apa, kalau memang kita mengarah dihentikan, ya kita hentikan,” tegasnya.

Disebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di area selatan Monas yang dikerjakan kontraktor PT Bahana Prima Nusantara sebesar Rp 50,5 miliar.

“Dari jumlah tersebut baru dibayarkan 75 persennya saja karena pekerjaan belum selesai pada tahun 2019. Maka diperpanjang untuk menyelesaikan sisanya,” ungkap Heru Hermawanto.



Sumber: BeritaSatu.com