Mensesneg Bisa Batalkan Revitalisasi Monas

Mensesneg Bisa Batalkan Revitalisasi Monas
Foto dari ketinggian suasana revilitasasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / FMB Jumat, 24 Januari 2020 | 17:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengerjaan revitalisasi kawasan Monas yang menuai kontroversi bisa teratasi jika Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mau turun tangan. Sebab, selaku Ketua Komisi Pengarah, mensesneg memiliki kewenangan untuk membatalkan program revitalisasi Monas yang sejauh ini belum mendapat izin.

"Saya rasa mensesneg bisa melakukan pembatalan. Kalau dari DPRD meskipun memberi pendapat untuk membatalkan, gubernur bisa memilih untuk melanjutkan karena program ini bersumber dari APBD," kata anggota Komisi D DPRD DKI, Pantas Nainggolan, di Jakarta, Jumat (24/1).

Menurut Pantas, DKI terlalu terburu-buru bahkan terkesan ceroboh hingga tidak mengetahui adanya Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta.

Dalam keppres tersebut, upaya untuk melakukan pembangunan di kawasan Monas harus atas seizin Ketua Komisi Pengarah yang dijabat Mensesneg. Sedangkan Gubernur DKI menjabat sebagai sekretaris dalam Komisi Pengarah.

"MRT saja mengadakan pembangunan di Monas bisa mendapat izin, mengapa DKI tidak meminta izin? Saya rasa memang komunikasi antara gubernur dengan pusat tidak berjalan baik. Contoh lainnya bisa dilihat dari kasus banjir yang terkesan jadi saling menuding," kata Pantas.

Menuruti dia, sulit bagi DPRD memberi rekomendasi kepada gubernur untuk membatalkan revitalisasi Monas. Selain karena faktor program tersebut sudah dianggarkan, gubernur bisa mengabaikan rekomendasi itu.

"Lihat saja mengenai revitalisasi TIM. DPRD sudah meminta untuk menghentikan tetapi di lapangan masih ada pengerjaan. Padahal seniman di sana menyatakan sikap menolak revitalisasi," bebernya.

Anggaran merevitalisasi Monas dialokasikan dalam APBD DKI 2019 bersarnya mencapai Rp 150 miliar. Proyek tersebut tidak dilakukan secara tahun jamak (multiyears) tetapi berkesinambungan hingga 2021. Meskipun Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) menyatakan bakal menghentikan sementara proyek tersebut, faktanya di lapangan masih terlihat banyak pekerja di selatan Monas.

"Menurut Dinas Citata proyeknya berkesinambungan. Persoalannya kalau sudah dianggarkan dalam APBD tidak bisa kita menarik proyek yang sedang berjalan, kecuali gubernur memilih untuk membatalkannya. Mungkin atas desakan publik," terang Pantas.

Pansus Banjir
Di lain pihak, Ketua Fraksi Golkar DKI Basri Baco, selaku salah satu inisiator pembentukan panitia khusus (pansus) banjir menegaskan, wacana pembentukan pansus semakin menguat, kendati hingga kini belum dimohonkan secara resmi kepada pimpinan dewan.

Basri menegaskan, tidak sedikit dari anggota DPRD DKI semakin bersemangat mendorong pembentukan pansus setelah mencermati situasi terakhir. Bahkan, kawasan Monas sempat kebanjiran meskipun terjadi singkat.

"Ini menandakan Jakarta sudah darurat banjir. Hujan di Jakarta bisa menyebabkan banjir meskipun di wilayah lain seperti di Bogor tidak hujan," kata Basri.

Dia membeberkan wilayah-wilayah yang dilanda banjir jelang Hari Raya Imlek di Jakarta, seperti di kawasan Gunung Sahari, Cempaka Putih, hingga di kawasan Monas. Situasi ini merupakan sinyal kuat bahwa masalah banjir di Jakarta sudah berada pada level akut.

Basri melanjutkan, pihaknya masih menunggu sikap dari satu fraksi lagi yang sedang melakukan diskusi internal terkait pembentukan pansus. Dia meyakini pembentukan pansus tidak memakan waktu lama lagi.

"Pokoknya jalan terus. Karena kami butuh solusi konkret menanggulangi banjir. Semangat ini juga ditujukan kepada kandidat wagub, mereka paham tidak dengan kondisi di DKI sekarang ini dan apa solusinya," tekan Basri.



Sumber: Suara Pembaruan