Terkait Banjir Kemayoran, Setneg Ajak DKI Duduk Bersama

Terkait Banjir Kemayoran, Setneg Ajak DKI Duduk Bersama
Sejumlah anak bermain saat banjir menutup terowongan di jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Banjir di kawasan tersebut diakibatkan intensitas hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. ( Foto: ANTARA FOTO / Galih Pradipta )
Lenny Tristia Tambun / JAS Minggu, 26 Januari 2020 | 11:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan banjir yang terjadi di terowongan atau underpass Kemayoran, Jakarta Pusat di bawah wewenang pemerintah pusat.

Heru Budi Hartono meminta pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak berpolemik dalam masalah banjir. Justru ia mengajak Pemprov DKI duduk bersama dengan pemerintah untuk bersinergi menyelesaikan masalah banjir di terowongan Kemayoran.

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tetapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini. Kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Heru Budi Hartono, Minggu (26/1/2020).

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

Terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. “Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” ujar Heru Budi Hartono.

Untuk itu, Heru mengajak Pemprov DKI Jakarta duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ungkap Heru Budi Hartono.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini Yusuf mengatakan penanganan banjir di Underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta Pusat bukan tanggung jawab Pemprov DKI, melainkan pemerintah pusat melalui Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran.

“Kalau underpass yang di Kemayoran itu punya Setneg. Coba tanya Dinas Bina Marga,” kata Juaini Yusuf di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, karena sudah menjadi kewenangan PPK Kemayoran yang berada d ibawah Sekretariat Negara (Setneg), maka penanganan banjir di Underpass Kemayoran tidak bisa dilakukan seenaknya oleh Dinas SDA DKI.



Sumber: BeritaSatu.com