Dirut Transjakarta Terpidana, Ombudsan Nilai Pemprov DKI Lalai
Logo BeritaSatu

Dirut Transjakarta Terpidana, Ombudsan Nilai Pemprov DKI Lalai

Senin, 27 Januari 2020 | 12:17 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang lalai dalam proses pemilihan Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang baru, Donny Andy S Saragih. Karena Donny masih menjadi terpidana kasus pemerasan dan pengancaman.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait proses pengangkatan Dirut PT Transjakarta. Berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya melakukan penelusuran mengenai rekam jejak Donny Andy S Saragih.

“Karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan (Donny) ini merupakan terpidana kasus penipuan,” kata Teguh Nugroho saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2020).

Ia sangat heran, bagaimana Pemprov DKI bisa memberikan jabatan Dirut bagi orang yang masih menjadi status terpidana atas putusan kasasi. Karena itu, ia menilai sudah jelas ada dugaan maladministrasi terkait kelalaian Pemprov DKI dalam proses pemilihan direktur BUMD.

Padahal dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan, pada pasal 6 untuk pengangkatan pejabat BUMD sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak boleh mendapatkan hukum pidana.

“Tapi kan yang bersangkutan kan baru inkrah dan sekarang baru dalam proses penahanan,” ujar Teguh Nugroho.

Teguh Nugroho mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami dokumen kasus penipuan yang dilakukan Donny Andy S Saragih.

Tetapi langkah yang paling penting saat ini, adalah meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Donny Andy S Saragih. Selain itu juga diminta berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi untuk memastikan Donny Andy S Saragih memang terpidana atau tidak.

“Juga untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pergub pengangkatan pejabat BUMD. Jadi untuk sementara ini dulu, tracking ulang dulu, kalau memang yang bersangkutan memang benar terpidana dan status tahanan gitu, harusnya ditahan, ya tolong dibatalkan saja sesuai dengan Pergubnya sendiri begitu,” jelas Teguh Nugroho.

Seperti diketahui, kasus Donny tercatat dalam perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman. Donny bersama Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi kemudian dituntut "turut serta melakukan penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Pada 15 Agustus 2018 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Donny dan Andi bersalah dan memvonis satu tahun penjara serta menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Jaksa Penuntut Umum yakni Priyo W kemudian mengajukan banding. Hasilnya, pada 12 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi DKI menerima banding JPU dan menguatkan putusannya serta meminta keduanya tetap berada dalam tahanan.

Tak terima, Donny dan Andi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tertanggal 12 Februari 2019, majelis hakim menolak kasasi Donny dan Andi. Hakim bahkan menjatuhkan pidana penjara masing-masing dua tahun kepada keduanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Anies Pastikan Underpass Kemayoran Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan

Anies Baswedan memastikan underpass Kemayoran yang tergenang banjir sejak Jumat (24/1/2020), hari ini, Senin, 27 Januari 2020 sudah bisa dilalui kendaraan lagi.

MEGAPOLITAN | 27 Januari 2020

Trimedya Resmi Jadi Ketua Umum Punguan Panjaitan Dohot Boruna Sejabodetabek ke-27

Trimedya Resmi Ketua Umum Punguan Panjaitan Dohot Boruna Sejabodetabek ke-27

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Sistem Drainase di Jakarta Dinilai Tidak Normal

Masyarakat tidak memiliki kemauan untuk menadah air hujan.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Cawagub DKI, Nurmansjah Tebar Pesona, Riza Belum Melobi

Riza Patria mengaku belum melakukan lobi-lobi khusus di DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Taman Safari Bogor Galang Donasi Peduli Satwa Liar

Taman Safari Bogor bersama Zoo Aquarium Association Australia (ZAA) mengumpulkan sejumlah dana untuk keperluan program pelestrian satwa liar.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Dinas SDA Ungkap Alasan 4 Lokasi di Jakut Dibiarkan Tergenang

Adapun keempat lokasi yang dijadikan daerah penampungan air banjir selama air laut pasang adalah Marunda, Kebantenan, Rorotan dan Semper Timur.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Polemik Banjir Jakarta, Kepala Sekretariat Presiden Angkat Bicara

Sebenarnya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

DKI Kerahkan 8 Pompa Atasi Banjir di Underpass Kemayoran

Underpass Kemayoran sendiri berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sekretaris Negara (Setneg).

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Bangun 3.000 Sumur Serapan, DKI Anggarkan Rp 100 Miliar

Sumur serapan akan dibangun per kecamatan di lima wilayah DKI Jakarta.

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020

Sudah 103 Ton Garam Disemai untuk Mencegah Hujan Ekstrem di Jabodetabek

Sudah 103 Ton Garam Disemai untuk Mencegah Hujan Ekstrem di Jabodetabek

MEGAPOLITAN | 26 Januari 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS