Dirut Transjakarta Terpidana, Ombudsan Nilai Pemprov DKI Lalai

Dirut Transjakarta Terpidana, Ombudsan Nilai Pemprov DKI Lalai
Pergantian Dirut Transjakarta dari Agung Wicaksono (kiri) ke Donny Andy S Saragih. ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / CAH Senin, 27 Januari 2020 | 12:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang lalai dalam proses pemilihan Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang baru, Donny Andy S Saragih. Karena Donny masih menjadi terpidana kasus pemerasan dan pengancaman.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait proses pengangkatan Dirut PT Transjakarta. Berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya melakukan penelusuran mengenai rekam jejak Donny Andy S Saragih.

“Karena dari laporan masyarakat itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan (Donny) ini merupakan terpidana kasus penipuan,” kata Teguh Nugroho saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2020).

Ia sangat heran, bagaimana Pemprov DKI bisa memberikan jabatan Dirut bagi orang yang masih menjadi status terpidana atas putusan kasasi. Karena itu, ia menilai sudah jelas ada dugaan maladministrasi terkait kelalaian Pemprov DKI dalam proses pemilihan direktur BUMD.

Padahal dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan, pada pasal 6 untuk pengangkatan pejabat BUMD sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak boleh mendapatkan hukum pidana.

“Tapi kan yang bersangkutan kan baru inkrah dan sekarang baru dalam proses penahanan,” ujar Teguh Nugroho.

Teguh Nugroho mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami dokumen kasus penipuan yang dilakukan Donny Andy S Saragih.

Tetapi langkah yang paling penting saat ini, adalah meminta Pemprov DKI untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Donny Andy S Saragih. Selain itu juga diminta berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi untuk memastikan Donny Andy S Saragih memang terpidana atau tidak.

“Juga untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pergub pengangkatan pejabat BUMD. Jadi untuk sementara ini dulu, tracking ulang dulu, kalau memang yang bersangkutan memang benar terpidana dan status tahanan gitu, harusnya ditahan, ya tolong dibatalkan saja sesuai dengan Pergubnya sendiri begitu,” jelas Teguh Nugroho.

Seperti diketahui, kasus Donny tercatat dalam perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman. Donny bersama Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi kemudian dituntut "turut serta melakukan penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Pada 15 Agustus 2018 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Donny dan Andi bersalah dan memvonis satu tahun penjara serta menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Jaksa Penuntut Umum yakni Priyo W kemudian mengajukan banding. Hasilnya, pada 12 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi DKI menerima banding JPU dan menguatkan putusannya serta meminta keduanya tetap berada dalam tahanan.

Tak terima, Donny dan Andi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tertanggal 12 Februari 2019, majelis hakim menolak kasasi Donny dan Andi. Hakim bahkan menjatuhkan pidana penjara masing-masing dua tahun kepada keduanya.



Sumber: BeritaSatu.com