Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo soal Penyebaran Berita Bohong

Polisi Selidiki Laporan Roy Suryo soal Penyebaran Berita Bohong
Roy Suryo. ( Foto: Twitter )
Bayu Marhaenjati / WBP Senin, 27 Januari 2020 | 15:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com-Penyidik Polda Metro Jaya tengah menyelidiki laporan yang dibuat pakar telematika Roy Suryo, soal kasus dugaan menyebarkan berita bohong dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait sejarah kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) yang diduga dikaburkan suatu akun anonim, di situs Wikipedia.

"Terkait laporan atas nama RS itu sudah masuk. Tim penyidik coba menyusun kira-kira siapa nanti yang akan dipanggil. Awalnya nanti pasti mengklarifikasi dulu. Ini masih penyelidikan, tahap penyelidikan," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Roy Suryo Lapor Polisi soal Penyebaran Berita Bohong

Dikatakan Yusri, rencananya penyidik akan melakukan klarifikasi kepada Roy Suryo terkait laporan yang dibuatnya. Termasuk, meminta keterangan saksi-saksi dan ahli. Namun, waktunya masih menunggu dari penyidik. "Nanti akan mengklarifikasi saksi-saksi, termasuk saksi pelapor juga ada saksi-saksi pada saat di TKP, pada saat acara (program televisi swasta) tersebut. Juga nanti akan memanggil saksi-saksi ahli untuk bisa melengkapi," ungkap Yusri Yunus.

Roy Suryo: Peretasan WA Politisi Demokrat Disengaja

Yusri menyampaikan, setelah memeriksa pelapor, saksi dan saksi ahli, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam laporan itu. "Setelah itu akan digelar apakah memenuhi unsur persangkaan yang disangkakan, dilaporkan oleh saudara RS sebagai pelapor. Kalau memang unsurnya memenuhi nanti akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Nanti kita tunggu saja," kata Yusri Yunus.

Aduan Roy, tercatat dengan nomor laporan polisi: LP/350/I/Yan.2.5./2020/SPKT/PMJ/24 Januari 2020, tentang tindak pidana ITE dan atau menyebarkan berita bohong dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) dan atau Pasal 31 Juncto Pasal 48 dan atau Pasal 35 Juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tindak Pidana dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com