Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Dihentikan

Mensesneg Minta Revitalisasi Monas Dihentikan
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ,menggelar rapat membahas Revitalisasi Monas di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Senin, 27 Januari 2020 | 22:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, meminta revitalisasi Monas dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur, yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Kontraktor Revitalisasi Monas Bantah Tebang 190 Pohon

"Ya karena jelas ada prosedur yang belum dilalui, ya kita minta untuk di setop dulu,” kata Pratikno seusai rapat membahas Revitalisasi Monas di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Pratikno menjelaskan, rapat yang digelar hari ini untuk meminta pendapat, pandangan dan masukan dari para ahli tata kota dan menteri yang masuk dalam susunan keanggotan Komisi Pengarah (Komrah) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

"Kami mengundang para ahli, pengamat dan para menteri terkait dengan proyek revitalisasi Monas yang banyak dibicarakan di masyarakat,” ujar Pratikno.

Revitalisasi Kembalikan Monas Jadi Taman Medan Merdeka

Dalam rapat tersebut, lanjut Pratikno, pihaknya telah mendapatkan banyak masukan, terutama aspek lingkungan. Juga turut dibahas penyelenggaraan Formula E yang jalurnya masuk ke kawasan Monas.

"Itu juga kami diskusikan. Tetapi sekali lagi. Intinya rapat ini, kita minta masukan, brainstorming dari berbagai pihak. Tetapi secara substansif kebijakan belum dilakukan. Karena nanti ada rapat penuh dengan tim komisi pengarah," terang Pratikno.

Dijelaskannya, dalam Keppres Nomor 25 tahun 1995, dalam pembangunan Kawasan Medan Merdeka, ada Komisi Pengarah yang didalamnya ada Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua merangkap anggota. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata sebagai anggota.

Mensesneg Bisa Batalkan Revitalisasi Monas

"Sementara Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretaris merangkap anggota. Dalam hal ini, Pemprov DKI sebagai badan pelaksana. Nah sebagai badan pelaksana, Pemprov DKI berkewajiban minta izin dan harus memperoleh persetujuan dari komisi pengarah untuk melakukan hal-hal yang ada dalam kawasan Monas," jelas Pratikno.

Diakuinya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, telah mengirimkan surat yang isinya memberitahukan pelaksanaan Revitalisasi Monas kepada Kementerian Sekretariat negara. Namun, Pemprov DKI belum meminta persetujuan kepada Komisi Pengarah.

"Jadi, secara prosedural memang kami minta kepada Pemprov DKI untuk meminta persetujuan dulu kepada komisi pengarah, karena itu aturan yang masih berlaku dan tentu saja harus ditaati. Bagaimana nanti tanggapan komisi pengarah, itulah nanti yang akan dilakukan dalam rapat penuh komisi pengarah," papar Pratikno.

Walhi Jakarta Minta Penataan Monas Dihentikan

Menurut Pratikno, Kemsesneg segera mengirimkan surat kepada Pemprov DKI untuk menghentikan sementara proyek Revitalisasi Monas. Kemudian, Pemprov DKI harus meminta persetujuan komite pengarah tersebut untuk melanjutkan proyek Revitalisasi.

"Iya makanya, karena ini prosedur yang jelas dalam regulasi, ya harus ditaati. Kami juga komisi pengarah akan secepatnya menggelar rapat membahas ini," tandas Pratikno.



Sumber: BeritaSatu.com