Donny Bantah Tak Penuhi Syarat dalam Pergub 5/2018

Donny Bantah Tak Penuhi Syarat dalam Pergub 5/2018
Donny Andy S Saragih (kiri) dan Agung Wicaksono. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 27 Januari 2020 | 23:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta Donny Andy S Saragih membantah tidak penuhi syarat pencalonan dirinya berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.

“Tidak ada yang dilanggar pada saat rekrutmen. Semua poin-poin yang ada di pergub tidak ada yang dilanggar,” kata Donny Saragih saat dihubungi wartawan, Senin (27/1/2020).

Diketahui, dalam Pergub nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi, tiap calon direksi harus mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian dan harus terbukti "Cakap Melakukan Perbuatan Hukum" dengan membuat Surat Pernyataan Cakap Melakukan Perbuatan Hukum.

Namun menurut Donny, aturan tersebut tidak disebutkan secara menyeluruh. Yakni cakap atau kena hukuman dalam masalah keuangan BUMN dan BUMD. Sedangkan ia tidak ada masalah keuangan, baik di BUMN maupun BUMD.

“Saya kan bukan masalah uang. Yang ada di Pergub itu apabila tidak cakap dan kena hukuman untuk masalah keuangan BUMN atau BUMD, gitu lho. Saya kan bukan masalah uang," ujar Donny Saragih.

Diungkapkannya, kasus yang menjeratnya merupakan kasus penipuan bersifat pribadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan keuangan perusahaan.

Ia pun mencontohkan kasus korupsi di Jiwasraya. Ia menilai, pejabat Jiwasraya melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian perusahaan.

"Kalau kita berbicara bahasa hukum, 'cakap dalam melakukan' gitu ya. Kalau misalnya cakap dalam keuangan perusahaan, artinya pada saat saya jadi direktur, saya menjalankan perusahaan itu rugi atau saya korupsi. Itu artinya tidak cakap dalam menjalankan keuangan perusahaan. Bahasa hukumnya itu," terang Donny Saragih.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membatalkan penunjukan Donny Andy S Saragih sebagai Dirut TransJakarta karena berstatus sebagai terpidana kasus penipuan.

Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD Pemprov DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menyebutkan bila Donny mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku. Namun ada satu ketentuan yang disebutnya dilakukan Donny yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi, tiap calon direksi harus mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian dan harus terbukti "Cakap Melakukan Perbuatan Hukum" dengan membuat Surat Pernyataan Cakap Melakukan Perbuatan Hukum.

Walaupun Donny Saragih telah mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian dan lolos untuk posisi direksi di BUMD Pemprov DKI Jakarta, namun pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bahwa tidak pernah dihukum (butir 2 Surat Pernyataan) ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



Sumber: BeritaSatu.com