Independensi Tim Seleksi Direksi BUMD DKI Dipertanyakan

Independensi Tim Seleksi Direksi BUMD DKI Dipertanyakan
Serah terima jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, dari Agung Wicaksono (batik biru) kepada Donny Andi Saragih, Kamis, 23 Januari 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Yustinus Paat / FMB Selasa, 28 Januari 2020 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI membatalkan penunjukan Donny Andy S. Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) karena tersangkut pidana penipuan. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai, kejadian ini adalah akumulasi dari buruknya mekanisme seleksi direksi BUMD.

“Hal ini terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, tim seleksi sudah menjalankan background check, tapi tidak bisa mendeteksi. Tapi kok rasanya tidak mungkin,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam keterangannya, Selasa (28/1/2020).

Donny, kata Mili, sudah menjalani proses pengadilan hingga tingkat kasasi. Karena itu, menurut Mili, seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.

“Atau, bisa jadi tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh,” tandas Mili.

Mili berpendapat, agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi harus diisi oleh tim yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas. Selain itu, Mili juga menekankan bahwa tim seleksi harus bekerja secara independen.

“Independensi ini sangat penting agar tim seleksi bisa bekerja optimal. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani harus meloloskan calon tertentu. Akibatnya, tim seleksi tidak menjalankan kewajiban background check,” terang Mili.

Berkaitan dengan hal ini, Mili menyoroti keberadaan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan. Di dalam Pergub yang diteken Anies pada 24 Januari 2018, di Pasal 5 huruf f tertulis gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD. Berbeda dengan Pergub sebelumnya, di mana gubernur tidak berwenang untuk mengusulkan.

“Gubernur bisa memanfaatkan pergub ini untuk mengangkat orang-orang dekat dan membuat tim seleksi menjadi tidak independen. Salah satu contohnya, sebelumnya di Transjakarta ada anggota TGUPP diangkat menjadi direksi. Oleh karena itu, Pergub ini harus direvisi,” pungkas Mili.



Sumber: BeritaSatu.com