Hindari Polemik, Pengamat Minta DKI Beri Informasi Lengkap Revitalisasi Monas ke Publik

Hindari Polemik, Pengamat Minta DKI Beri Informasi Lengkap Revitalisasi Monas ke Publik
Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu (22/1/2020). ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 28 Januari 2020 | 19:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna mengatakan untuk menghindari polemik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus memberikan informasi lengkap dan menyeluruh terkait proyek revitalisasi Monas kepada publik.

Banyaknya pihak yang menentang revitalisasi Monas ini, selain belum mengantongi izin revitalisasi dari Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, juga karena masih simpang siurnya konsep Revitaliasi Monas yang mengorbankan 190 pohon dan tanah serapan air yang dibeton untuk pembangunan lapangan upacara.

“Seperti tentang penebangan atau pemindahan pohon. Itu harusnya bisa diberikan informasi lengkap. Memindahkan pohon kan sebuah informasi yang bagus bagi masyarakat. Bisa ditiru, menjadi model. Jadi harusnya Pemprov DKI memberi penjelasan yang bisa meyakinkan pada publik,” kata Yayat Supriyatna, Selasa (28/1/2020).

Yayat Supriyatna menegaskan informasi edukatif tentang revitalisasi Monas harus disampaikan kepada publik. Jangan memberikan informasi yang parsial. Dengan adanya informasi yang lengkap maka masyarakat bisa tahu di balik revitalisasi ini.

Polemik lainnya timbul karena adanya persoalan sistem pengendalian lingkungan, terutama bagaimana ramp off air hujan yang masuk ke kawasan Revitaliasi Plaza Selatan Monas.

Karena dalam revitalisasi yang dilakukan, area selatan Monas itu tidak bisa lagi dipakai sebagai tanah serapan air. Karena tanah sudah dibeton untuk dijadikan fondasi lapangan upacara.

“Itu juga yang kita sampaikan. Dalam konteks masalah ramp off air. Jadi ada perubahan yang berkaitan dengan bentang alam, yakni penebangan pohon dan aliran serapan air yang berubah. Itu yang akan ditanyakan Komite Pengarah. Penjelasan-penjelasan itu yang ditunggu,” terang Yayat Supriyatna.

Yayat Supriyatna sendiri diundang dalam rapat internal yang digelar Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Ia bersama pengamat tata kota lainnya, Nirwono Yoga memberikan masukan terkait Revitaliasi Monas.

“Ya kemarin kita diberi kesempatan untuk memberi masukan dan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan revitalisasi. Saya bersama Pak Nirwono Yoga memberikan kronologis tentang hal-hal yang terkait persoalan penataan. Jadi kami memberi masukan dan pertimbangan. Karena keputusan tetap ada di tangan Komisi Pengarah karena bagaimana pun pertimbangan teknis maupun nonteknis akan menjadi salah satu hal kebijakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut,” terangnya.

Menurutnya dalam pelaksanaan revitalisasi Monas sudah ada aturan hukumnya yaitu Keppres Nomor 25 tahun 1995. Sehingga Pemprov DKI tinggal mengikuti Keppres itu sebagai panduan.

“Nah kami memberikan masukan terkait apakah Revitaliasi ini memiliki kajian lingkungannya. Karena dia kan mengubah bentang alam. Kira-kira implikasinya dari itu bagaimana,” ungkapnya.



Sumber: BeritaSatu.com