Kasus Donny Saragih Bukti TGUPP Anies Lemah

Kasus Donny Saragih Bukti TGUPP Anies Lemah
Donny Andy S Saragih (kiri) dan Agung Wicaksono. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / JAS Selasa, 28 Januari 2020 | 22:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut, kasus maladministrasi terkait pengangkatan Donny Andy S Saragih sebagai Dirut Transjakarta semakin membuktikan lemahnya peran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Peran TGUPP terlihat sangat lemah, seharusnya mereka berperan memberi rekomendasi dan memeriksa latar belakang dalam seleksi pejabat, tetapi Pemprov DKI malah kecolongan," kata Trubus, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Pengangkatan Donny sebagai Dirut Transjakarta, yang belakangan diakui Pemprov DKI sebagai kecolongan lantaran tidak mencermati statusnya sebagai terpidana perkara penipuan, masih belum selesai.

Ombudsman Jakarta Raya masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab hal tersebut bisa terjadi, kendati BP BUMD telah membatalkan pengangkatan tersebut.

Trubus berharap, Ombudsman bisa bekerja secara tuntas. Sebab dirinya meragukan jika hanya DKI yang melakukan investigasi internal.

"Kalau ingat kasus penganggaran lem Aica Aibon hingga kini tidak ada hasilnya. Artinya apa ? Harus ada peran dari pengawas eksternal," tekan dia.

Trubus meyakini, kasus seperti ini tidak akan terjadi jika TGUPP Anies Baswedan bekerja secara efektif. Bahkan dia menduga ini kali pertama terdapat kasus terpidana diangkat menjadi dirut BUMD di DKI.

"TGUPP punya bidang dalam pencegahan korupsi, tetapi dari kasus ini publik bisa melihat mereka tidak efektif," kata Trubus.

Sekretaris BP BUMD DKI, Riyadi, mengakui pihaknya kecolongan karena baru mengetahui status terpidana Donny setelah melakukan pengangkatan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) Transjakarta pada tanggal 24 Januari 2020 yang telah disetujui oleh Gubernur Anies.

"Gubernur setuju, ya diproses," ungkap Riyadi.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi kendati Pemprov DKI telah membatalkan penunjukan Donny Saragih sebagai Dirut Transjakarta.

Dalam waktu dekat, Ombudsman bakal memeriksa BP BUMD untuk mengetahui mengapa pengangkatan Donny bisa terjadi dan mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pergub No 5/2018.

"Pembatalan yang dilakukan Pemprov DKI merupakan langkah koreksi yang baik, tetapi kami masih terus melakukan pemeriksaan dan kami akan memeriksa BP BUMD," ujar Teguh.



Sumber: Suara Pembaruan