Pemprov DKI Minta Tidak Saling Menyalahkan soal Revitalisasi Monas

Pemprov DKI Minta Tidak Saling Menyalahkan soal Revitalisasi Monas
Pekerja meguras air yang tergenang dalam areal revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / CAH Rabu, 29 Januari 2020 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta semua pihak tidak saling menyalahkan dalam proses pengerjaan proyek revitalisasi sisi Selatan Monas Jakarta. Menurut Saefullah, semau pihak termasuk pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan revitalisasi Monas.

"Ini soal salah-salah, kita sedang melakukan pembangunan, kalau mau cari salah-salah di sekitar sini (Monas) juga banyak kesalahan," ujar Saefullah di Kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Saefullah menjelaskan pihaknya mengerjakan proyek revitalisasi Monas tanpa izin dari Mensesneg sebagai Ketua Komisi Pengarah karena sejumlah alasan. Pertama, proses revitalisasi Monas ini sudah direncanakan dalam waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak termasuk dari Kementerian Sekretariat Negara.

Revitalisasi Monas Dihentikan Sementara Waktu

Bahkan, kata Saefullah pihak dari Kemensetneg sudah terlibat sejak sayembara desain revitalisasi Monas dilakukan. Menurut dia, karena sudah terlibat dari awal, makanya tidak perlu lagi minta persetujuan.

"Ini sebenarnya prosesnya sangat panjang. (Revitalisasi) ini didahului dengan proses sayembara. Kita sudah melibatkan unsur-unsur terkait. Kita ajak untuk diskusi bahkan ada yang menjadi panitia penilai atau juri dalam sayembara. Jadi sudah dilibatkan," ungkap dia.

Kedua, lanjut Saefullah, pengaturan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tidak menyebutkan harus ada izin dari Mensesneg sebagai Ketua Komisi Pengarah dalam pembangunan Monas. Menurut dia, Keppres tersebut hanya menyebutkan perlunya persetujuan Mensesneg. 

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Revitalisasi Monas

"Seluruh bangunan di sini (Kawasan Medan Merdeka termasuk Monas), apabila melakukan pembangunan, harus mendapat persetujuan bukan izin sebagaimana maksud Kepres Nomor 25 itu," tandas Saefullah

Saefullah mengatakan pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 5 poin b Kepres 25 tersebut. Dalam Pasal 5, dinyatakan bahwa Komisi Pengarah memberikan persetujuan pembangunan di Kawasan Medan Merdeka, bukan izin. Menurut Saefullah, seharusnya ada pengaturan lebih lanjut dari Pasal 5 poin b Kepres 25 Tahun 1955 sehingga tidak membingunkan.

"Ini harus ada perangkat sebetulnya, breakdown dari Kepres ini, tetapi belum ada sehingga membingunkan semuanya," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com