Pembangunan Sentra Kuliner di Lahan RTH Tidak Dihentikan

Pembangunan Sentra Kuliner di Lahan RTH Tidak Dihentikan
Ilustrasi taman kota dan ruang terbuka hijau. (Foto: Antara)
Erwin C Sihombing / WBP Rabu, 5 Februari 2020 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jakarta Utilitas Propertindo mengaku tidak bisa menghentikan proyek pembangunan sentra kuliner di atas lahan ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jakut. Pasalnya penghentian proyek hanya bisa dilakukan oleh Pemprov DKI selaku pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) di areal tersebut.

"Kalau misalnya memang salah, silakan nanti pemprov yang menentukan, karena yang mengeluarkan (izin) juga pemprov. Kami maunya secara tegas juga enggak bisa menghentikan apa yang sudah diberikan oleh pemprov," kata Kepala Departemen Pengelolaan Aset dan Properti PT Jakarta Utilitas Propertindo, Hafidh Fathoni, di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Upaya DKI membangun sentra kuliner di lahan RTH seluas 2,5 hektare itu mendadak ramai karena PDI-P DKI mengekspos dan menolak proyek tersebut. PDI-P menilai lahan tersebut berada di jalur hijau sehingga pengerjaan proyek tersebut menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apalagi, pada 2018 pengerjaan proyek tersebut telah dibatalkan.

Hafidh membantah jika disebut proyek tersebut dibatalkan pada 2018 yang lalu. Dia beralasan proyek tetap berjalan namun harus tertahan lantaran belum memenuhi syarat lengkap. Kondisi terkini pihaknya sudah menerima izin sehingga pengerjaan bisa dilanjutkan. Sekarang ini di atas lahan tersebut, sudah nampak sejumlah alat berat dan pekerja. Bahkan terdapat plang informasi adanya pengerjaan lapangan parkir, plaza dan penggunaan untuk UMKM.

Meski begitu, Hafidh menyebut, sebagian lahan tetap berbentuk taman dilengkapi dengan jogging track. Pembangunan untuk sentra kuliner yang bakal ditempati UKM/PKL tidak dengan konsep betonisasi. "Bahkan bangunan yang di sana pun nantinya juga bukan permanen sistemnya. Semi permanen bangunan UKM-nya," beber .

Dia mengakui awalnya lahan tersebut digunakan masyarakat untuk berdagang aneka tanaman. Di kemudian hari, pada masa kepemimpinan Ahok, DKI memutuskan mengalihkan fungsi lahan menjadi RTH dan diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai aset BUMD.

Direksi terdahulu, lanjut Hafidh, tidak merawat lahan tersebut. Belakangan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan IMB yang digunakan Jakarta Utilitas Propertindo untuk menyulap RTH menjadi sentra kuliner atau plaza sekaligus mengakomodasi UKM.

Pihaknya menyadari adanya pertentangan dari PDI-P atas pengerjaan proyek tersebut dan siap untuk memberi penjelasan kepada dewan. "Kita juga menghormati para dewan terhormat. Kalau kami dipanggil untuk menjelaskan ya kami hadir, mohon maaf lah kalau misalnya itu menyalahi," terang dia.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono menilai, RTH Muara Karang tidak layak beralih fungsi karena menyalahi aturan. Lokasi RTH berada di lajur hijau dan di atasnya terdapat sutet.

Menurut Gembong, di sebelah lahan tersebut terdapat sungai, dan di sisi lainnya lagi terdapat akses jalan serta perumahan. Di akhir masa jabatan Ahok sebagai gubernur, lahan yang tadinya dimanfaatkan warga berdagang tanaman dibersihkan untuk dijadikan RTH karena berada di lajur hijau.

"Dulu tahun 2018 kita pernah datang ke sana, kita setop (pengerjaan), berhenti. Sekarang mulai lagi. Pertanyaan sederhana, kok jalur hijau di bawah sutet bisa keluar IMB, kalau enggak ada orang besar mana berani mengeluarkan IMB ?," kata Gembong.

Gembong menegaskan pihaknya tetap pada tuntutan menghentikan pengerjaan tersebut dan tetap menjadikan lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya. "Kami meminta RTH itu dikembalikan sesuai dengan fungsinya dan gubernur konsisten tentang pemanfaatan jalur hijau," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan