Mafia Tanah Rugikan Korban Rp 85 Miliar

Mafia Tanah Rugikan Korban Rp 85 Miliar
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (tengah) didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kanan) dan Dirreskrimum PMJ Kombes Pol Suyudi Ario Seto (kiri) memberikan keterangan pers tentang kasus mafia tanah di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. ( Foto: Antara )
Chairul Fikri / BW Rabu, 12 Februari 2020 | 22:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkap kasus mafia tanah yang merugikan korban hingga Rp 85 miliar. 


Kasus mafia tanah meliputi penipuan, pemalsuan akta tanah, dan pemalsuan KTP elektronik,  serta aksi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku adalah sebuah sindikat yang diungkap di kawasan Tangerang Selatan. 


Hal itu diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana saat menggelar jumpa pers di  Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).


"Ada 10 tersangka. Kita mengamankan tujuh orang tersangka, satu di antaranya  merupakan tahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Tiga orang  masih berstatus DPO. Dan mereka semua punya peran masing-masing. Ada yang melakukan penipuan dengan cara menukar sertikat asli yang dimiliki korbannya, ada yang berperan membuat akta tanah palsu, ada yang berperan sebagai pejabat notaris palsu, dan pemalsu KTP elektronik," katanya. 

Ditambahkan, dalam modus operandinya, para tersangka mengelabui korban yang memiliki tanah dan rumah yang terletak di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan dengan berpura-pura ingin membeli tanah tersebut.  Pelaku melakukan penggandaan sertifikat tanah milik korban dan kemudian ditukar dengan sertifikat palsu. 


"Kemudian mereka menggadaikan sertifikat aslinya kepada orang lain sebesar Rp 11 miliar. Mereka menggunakan KTP elektronik palsu yang dibuat oleh salah satu tersangka yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan," ujarnya. 


Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti berupa sertifikat tanah asli, sertifikat tanah palsu, KTP asli korban, KTP palsu korban, NPWP, akta jual beli yang dibuat oleh pihak tersangka, dan beberapa barang bukti lainnya.


Pengungkapan kasus penipuan dan pemalsuan akta tanah dan e-KTP ini, sesuai dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dan pihak Kepolisian guna menekan aksi mafia tanah. 


"Diharapkan investor akan berivestasi dengan aman.  Oleh karena itu, kita perlu penguatan satgas mafia tanah dengan menggandeng pihak kepolisian untuk dapat menegakkan hukum dengan tegas. Perlu kerja sama dan keterpaduan dalam menangani kejahatan pertanahan ini, sehingga mafia tanah dapat diberantas dan investor yakin usahanya bisa berkembang dengan baik," tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil.




Sumber: BeritaSatu.com