PSI Ungkap Kejanggalan di Surat Rekomendasi Dinas Kebudayaan Tentang Formula E

PSI Ungkap Kejanggalan di Surat Rekomendasi Dinas Kebudayaan Tentang Formula E
Lampiran Surat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke Mensesneg Praktikno soal lokasi Formula E di Kawasan Medan Merdeka. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 15 Februari 2020 | 08:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Wicitra Sastroamidjojo atau akrab dipanggil Ara menyebutkan adanya kejanggalan dalam rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) terkait penyelenggaraan Formula E.

Melalui surat tanggal 11 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Menurut Gubernur, rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai ada beberapa kejanggalan di dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan.

Menurut Ara kejanggalan pertama adalah surat permohonan dikirimkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Padahal, kata Ara sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 83 Tahun 2019, penyelenggara Formula E adalah PT Jakarta Propertindo. Menurut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No. 1513 tahun 2019, Dispora ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E 2020.

“Ini tidak wajar. Di mana-mana kalau ada acara musik atau olahraga, biasanya penyelenggara acara atau event organizer (EO) yang minta izin ke Pemprov DKI. Jadi, seharusnya yang minta izin adalah Jakpro sebagai penyelenggara, bukan Dispora,” kata Ara di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Kejanggalan kedua, menurut Ara, di dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tidak ada referensi nomor surat keputusan Tim Sidang Pemugaran (TSP) sebagai bukti telah dilakukan rapat pembahasan. Padahal, Kepala Dinas Kebudayaan mengklaim telah melakukan rapat pembahasan pada 20 Januari 2020.

“Saya mempertanyakan proses rapat pembahasan oleh TSP. Jika ada rapat pembahasan, seharusnya ada surat keputusan TSP dan anggota tim membubuhkan tanda tangan di gambar layout sirkuit. Oleh karena itu, kami akan kirim surat kepada Dinas Kebudayaan untuk meminta dokumen-dokumen terkait rapat pembahasan ini. Misalnya absensi, notulensi rapat, surat keputusan TSP, dan lampiran-lampirannya,” ucap Ara.

Kejanggalan ketiga adalah rapat pembahasan hanya berlangsung satu hari. Padahal, menurut Ara, rapat pembahasan teknis oleh TSP biasanya berlangsung beberapa kali untuk memastikan bahwa rencana konstruksi telah sesuai peraturan.

Gini deh, untuk minta IMB gedung yang bukan cagar budaya saja butuh beberapa kali sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di PTSP. Aneh banget kalau rapat pembahasan cagar budaya bisa selesai satu hari. Apalagi, setahu saya, ada beberapa revisi layout sirkuit balapan hingga versi terakhir tanggal 5 Februari yang diajukan ke Setneg,” tutur Ara.

Ara menekankan bahwa kejanggalan-kejanggalan surat Kepala Dinas Kebudayaan ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga membuktikan rendahnya keseriusan Pemprov DKI dalam menjalankan fungsi mengelola situs cagar budaya.

“Jika melihat surat tersebut, tampak bahwa Pemprov DKI seperti memaksakan pelaksanaan Formula E. Padahal anggarannya ratusan miliar dan bisa dipakai untuk mengatasi banjir dan rehab sekolah yang lebih mendesak,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com