Hampir 2 Bulan Longsor di Abadijaya Depok Belum Tuntas Tertangani

Hampir 2 Bulan Longsor di Abadijaya Depok Belum Tuntas Tertangani
Longsor di Griya Lembah Depok RW 025 Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, Depok. ( Foto: istimewa )
Bhakti Hariani / DAS Rabu, 19 Februari 2020 | 23:18 WIB

Depok, Beritasatu.com - Tebing longsor di perumahan Griya Lembah Depok (GLD), Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, belum tuntas tertangani meski peristiwa itu sudah berselang sebulan.

Pemkot Depok belum bisa turun tangan dengan alasan status tanah yang longsor di RW 025 merupakan milik warga. Sementara warga khawatir bakal terjadi longsor susulan atau hal membahayakan lain karena puncak musim hujan, seperti diwartakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi, belum usai.

Pada tanggal 1 Januari 2020 lalu tebing dengan tinggi sekitar 10 meter dan panjang 50 meter yang membentang di sisi utara Jl Griya Lembah Utara II, longsor karena hujan deras. Turap berupa batu kali runtuh hingga menutup akses jalan. Kejadian itu termonitor aparat kelurahan maupun kecamatan yang juga meninjau lokasi.

Hari berikutnya pihak Pemkot mendatangi lokasi dan mengirimkan beko mini. Sejumlah warga mengira kegiatan tersebut adalah upaya untuk memperbaiki turap yang longsor. “Kami sudah menyiapkan kopi dan kue untuk petugas beko, namun ternyata mereka bukan memperbaiki tebing melainkan hanya merapikan batu. Batu ditaruh di tengah Jl Griya Lembah Utara II sehingga jalan tersebut tak bisa lagi dilalui kendaraan,” kata Indah, warga RT 04/RW25.

Berdasarkan pengamatan Beritasatu.com di lokasi, secara kasat mata kondisi tebing cukup membahayakan. Batu kali sebagai penguat tebing sudah runtuh alias terkeluas. Hujan deras bakal terus mengikis tanah dan bukan tidak mungkin longsor susulan terjadi. Padahal tebing itu menahan bangunan di bagian atas sedangkan di bagian bawah adalah perumahan GLD.

Kondisi seperti itu juga menerbitkan kekhawatir meski tidak hujan, yakni bila sewaktu-waktu anak-anak melintas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tebing tersebut ada di sisi jalan kompleks perumahan.

"Kami berharap Pemkot Depok turun tangan membantu, namun sampai sekarang belum ada tindakan lebih lanjut. Tebing yang terkelupas itu sampai sekarang begitu saja," kata Ketua RW 025 Chaidir Tasran, Rabu (19/2).

Tasran terpaksa bolak-balik ke kantor kecamatan dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), guna meminta pihak Pemkot Depok membantu menanggulangi ancaman bencana. “Kami pengurus sudah bergerak ke camat dua kali, ke Dinas PUPR dua kali, dan ke walikota dua kali selama satu setengah bulan ini,” ujar Tasran memerinci bagaimana upayanya untuk mendapat kejelasan.

Kepala Dinas PUPR Depok, Dadan Rustandi mengaku telah menerima laporan terkait longsor di lokasi tersebut. "Status tanah tebing tersebut masih punya warga. Kami sudah sampaikan ke Camat Sukmajaya agar tanah tebing itu dihibahkan kepada Pemkot Depok. Kemudian baru kami bisa usulkan pembangunan perbaikannya di dinas PUPR," tutur Dadan saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

Dadan mengatakan, jika tanah telah dihibahkan kemudian menjadi fasos fasum milik Pemkot Depok, maka pihaknya baru dapat melakukan perbaikan di lokasi tebing yang longsor.

Pemilik tanah, menurut Tasran, adalah warga Abadijaya. “Pemilik tanah, meski kena musibah longsor dia mau bertanggung jawab. Namun tentu tetap butuh bantuan biaya dari Pemkot. Dari pihak PUPR, namanya Pak Indra, sudah pernah menjanjikan bronjong, namun sampai sekarang tak ada tindak lanjut dan komunikasi,” katanya.

Sedangkan Camat Sukmajaya Tito Ahmad Riyadi menuturkan, pascalongsor Januari lalu pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lokasi longsor. Dinas PUPR, kata Tito, juga sudah melakukan pembersihan puing puing longsoran sehingga kondisinya sudah lebih baik. "Kami juga sudah berkordinasi dengan Dinas PUPR untuk penurapannya," kata Tito.

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas (BPBD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Deni Romulo menuturkan, perbaikan terkait fisik akibat bencana tetap dikerjakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR.

Pada awal Januari lalu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa Pemkot Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar yang masuk ke dalam anggaran biaya tidak terduga tahun 2020. Anggaran ini dapat segera dicairkan kapanpun dibutuhkan bagi penanganan bencana alam.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, sesuai dengan ketentuan, ketika dibutuhkan maka anggaran bisa segera digunakan. Apabila dibutuhkan guna membeli keperluan terkait bencana alam maka anggaran tersebut bisa segera dikeluarkan.



Sumber: BeritaSatu.com