DPR Kecewa Anies, Ridwan, dan Wahidin Tak Mau Hadiri Rapat Soal Banjir

DPR  Kecewa Anies, Ridwan, dan Wahidin Tak Mau Hadiri Rapat Soal Banjir
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (keempat kiri) bersama Wakil Menteri John Wempi (ketiga kiri), Kepala Basarnas Bagus Puruhito (kiri), Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kedua kiri), Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Vera Revina Sari (ketiga kanan), Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja (kedua kanan) dan Sekda Provinsi Banten Al Muktabar mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / DAS Rabu, 26 Februari 2020 | 11:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak menghadiri panggilan rapat dari Komisi V DPR yang membahas isu banjir dan penanganannya, Rabu (26/2/2020). . Hal inipun disayangkan oleh jajaran Komisi V.

"Sungguh kami sayangkan mengapa kepala daerah di tiga wilayah ini tidak memenuhi undangan ini. Tak akan pernah komprehensif penanganan banjir ini jika kepala daerah tak hadir," kata Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra, Sudewo.

Rapat itu sedianya mempertemukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (NMKG), Basarnas, dan pemerintah daerah terkait banjir. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anies tak hadir dan diwakili oleh Vera Revina Sari, Deputi Tata Ruang Pemprov DKI Jakarta. Sementara Pemprov Jawa Barat diwakili oleh Sekda Setiawan Wangsaatmaja, Pemprov Banten diwakili Sekda Almuktabar. Menteri Pupera Basuki Hadimuljono sendiri hadir.

Lasarus mengatakan rapat itu sebenarnya ditujukan untuk mendudukkan bersama penyelesaian masalah banjir yang dikeluhkan masyarakat. "Pembangunan infrastruktur meningkat, tapi banjirnya juga sepertinya, titik yang sebelumnya tak banjir, sekarang banjir juga. Apa masalahnya?" kata Lasarus.

Dia menyatakan, Kempupera sudah mengerjakan banyak hal. Namun ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, namun kewenangannya tak bisa ditembus kementerian itu. Sebagai contoh, penyelesaian banjir di Kampung Pulo Jakarta yang sudah ada benteng yakni normalisasi, namun ada wilayah yang belum tertangani. Kempupera belum bisa bekerja karena ada kewajiban Pemprov DKI Jakarta yang belum terselesaikan yakni pembebasan lahan.

"Ini yang mau didudukkan bersama. DKI, Banten, Jabar, bagaimana? Apa kendalanya? Teknis kah? Kita ini ada masalah. Jangan bilang tak ada masalah. Menteri PUPR sudah melaksanakan kewajibannya, namun ada batasan kewenangannya. Ini yang kita koordinasikan. Marilah kita tinggalkan ego masing-masing," kata Lasarus.



Sumber: BeritaSatu.com