Malaadministrasi Izin, Ombudsman Bakal Panggil Bawahan M Praktikno dan Anies Baswedan

Malaadministrasi Izin, Ombudsman Bakal Panggil Bawahan M Praktikno dan Anies Baswedan
Ketua Tim Asistensi Komrah Bambang Heru (baju putih) saat mengambil sampel aspal uji coba di cobblestone Monas, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ( Foto: BeritaSatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FMB Sabtu, 29 Februari 2020 | 20:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya kemungkinan akan memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) selaku Ketua Panitia Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, M Pratikno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal proses izin revitalisasi Monas dan penyelenggaraan Formula E. Ombudsman menduga adanya malaadministrasi dalam proses izin dua kegiatan tersebut.

"Bisa jadi kita periksa (Praktikno dan Anies Baswedan)," ujar Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho kepada wartawan, Sabtu (29/2/2020).

Pemeriksaan tersebut, kata Teguh akan dilakukan secara bertahap dan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Jika bawahan M. Pratikno dan Anies Baswedan bisa memberikan keterangan yang jelas, maka Ombudsman tidak perlu lagi memanggil M Pratikno dan Anies Baswedan untuk diperiksa.

Untuk program revitalisasi Monas, Ombudsman akan memanggil pihak dari Dinas Kehutanan DKI, Dinas Cipta Karya DKI dan juga Sekda DKI. Sementara untuk Formula E akan dipanggil Dinas Kebudayaan DKI, Tim Sidang Pemugaran (TSP) dan termasuk Tim Analisis Cagar Budaya (TACB) DKI.

"Jika mereka bisa memberikan bukti adanya kajian di dua program itu maka pemeriksaan sampai mereka. Tapi kalau tidak, kami bisa panggil Sekda DKI, atau Gubernur DKI," tutur dia.

"Sementara di Komisi Pengararah (Komrah), kami akan dipanggil tim asistensi Komrah. Kalau mereka tidak bisa membukikan bahwa persetujuan Komrah berdasarkan kajian sesuai kewajiban di UU Cagar Budaya, ya pejabat penanggungjawabnya dipanggil termasuk Mensesneg selaku Ketua Komrah," tandas dia menambahkan.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan pekan depan. Dia mengaku lamanya pemeriksaan tergantung pada perkembangan proses pemeriksaan.

"Lamanya pemeriksaan mungkin antara 10 hari kerja sampai 1 (satu) bulan. Kita lihat saja nanti perkembangannya," ungkap dia.

Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman, kata Teguh, untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi dalam proses izin revitalisasi dan Formula E di Monas. Kalau ditemukan terjadinya malaadministrasi, maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan agar tidak ada praktek maladministrasi.

"Kalau ada temuan malaadministrasi, bisa menghentikan seluruh kegiatan dulu, dilakukan kajian menyeluruh oleh tim ahli untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh di-revitalisasi dan dimanfaatkan dan bagaimana cara revitalisasi dan pemanfaatanya," jelas dia.

Sementara jika tidak ditemukan adanya malaadministrasi, kata Teguh, maka Komrah dan Pemprov DKI bisa melanjutkan revitalisasi Monas dan gelaran Formula E di Monas. Yang perlu mereka buktikan adalah kajian yang dilakukan sebelum melakukan proyek revitalisasi dan gelaran Formula E di Monas.

"Tetapi kalau maladmintrasinya terbukti dan tindakan korektif tidak dilakukan, ya jadinya ada perusakan dan itu ranah pidana dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya," pungkas Teguh.



Sumber: BeritaSatu.com