Sistem Drainase Tak Berfungsi, Jakarta pun Banjir

Sistem Drainase Tak Berfungsi, Jakarta pun Banjir
Ilustrasi pascabanjir. ( Foto: Antara / Novrian Arbi )
Heri Soba / HS Kamis, 5 Maret 2020 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Berbeda dengan sikap Pemprov DKI yang awalnya tak mengakui persoalan drainase, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) malah langsung memaparkan banjir di DKI Jakarta mayoritas disebabkan sistem drainase yang tidak berfungsi. Dari hasil survei PUPR, hanya 35 persen yang disebabkan oleh luapan sungai.

"Dari 83 lokasi banjir yang kami survei di DKI Jakarta, kami memperoleh 71 titik banjir disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi. Banjir tanggal 25 Februari lalu yang disebabkan sungai itu hanya sekitar 35 persen. Dibandingkan banjir yang disebabkan oleh drainase, itu lebih tinggi, yakni sekitar 65 persen," kata Kasubdit Perencanaan Direktorat Sungai dan Pantai PUPR Bambang Heri Mulyono dalam konferensi pers "Penanggulangan Bencana" di Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (28/2/2020) lalu.

Hal serupa, kata Bambang, juga terjadi pada banjir Minggu (23/2/2020). Persentase drainase yang tersumbat sekitar 86 persen dan persentase paling rendah akibat sungai yang meluap. "Pada 23 Februari banjir yang disebabkan sungai itu sekitar 13-14 persen dibandingkan banjir yang disebabkan drainase, yakni 86 persen," katanya.

Namun, kata Bambang, pada banjir awal tahun, persentase drainase dan air sungai yang meluap berada pada posisi seimbang. Saat itu kondisi Bendung Katulampa dan Pintu Air Manggarai berada di siaga I. "1 Januari status Bendung Katulampa siaga I dan Manggarai siaga I. Karenanya, persentase banjir sungai dan banjir disebabkan drainase itu separuh-separuh," ujarnya.

Dia mengimbau agar setiap rumah membuat sumur resapan untuk menahan air hujan yang turun. "Kita perlu membuat sumur resapan. Kita bayangkan saja setiap rumah tangga bisa menahan air hujan sebanyak 1-2 meter kubik, betapa banyak aliran tengah yang bisa tertahan," katanya.

Setidaknya ada tiga konsep besar penanganan banjir yang ditawarkan PUPR. Pertama, di hulu PUPR membuat air untuk lebih lama ditahan dengan memperhatikan kapasitas air dengan waduk dan kolam retensi. Kemudian di bagian tengah membuat sumur resapan, lalu konsep hilir dengan mempercepat laju air hingga ke laut. Cara untuk mempercepat laju air ialah dengan menggalakkan normalisasi dan dengan membangun sodetan.

Sebelumnya diberitakan, Jakarta diguyur hujan deras hingga membuat beberapa wilayah banjir. "Ini kondisi sudah siaga satu semua, sungai limpas (luber) semua. Jadi kebetulan air pasang juga, lagi naik. Nah, pukul 11.00 WIB ini baru pada turun," kata Kadis Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Jakarta kembali dilanda banjir pada 25 Februari lalu. Setidaknya, ada 294 RW yang terendam banjir serta perkiraan warga yang mengungsi saat itu ialah sebanyak 12 ribu warga.

Survei Kementerian PUPR soal drainase diatas terkonfirmasi dengan fakta yang ditemukan DPRD DKI Jakarta. Salah satu temuan dari inspeksi mendadak (sidak) DPRD sangat terkait dengan draianse.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya melihat fakta bahwa bak kontrol saluran air di Jakarta bermasalah. Ia memberi contoh di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. "Kepala Dinas Bina Marga mengatakan dari semua trotoar bak kontrolnya bisa dibuka. Tapi kenyataannya sulit dibuka," ujar Prasetyo, Senin (24/2/2020).

Dari hasil sidak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (23/2/2020), terlihat jelas ada masalah drainase di Jakarta. Sidak dilakukan setelah ada laporan warga bahwa saluran airnya tersumbat hingga rumahnya terendam banjir.

"Saat tutup bak kontrolnya dibuka ternyata ditemukan bahwa saluran banyak sisa -sisa beton. Ini bukannya jadi baik malah merusak," kata Prasetyo.

Kondisi yang sama juga terjadi pada banjir di terowongan (underpass) Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menilai drainase wilayah Kemayoran perlu dievaluasi. "Sistem drainasenya juga perlu dikaji ulang dan di underpass perlu disiapkan pompa dengan kapasitas besar," kata Bambang belum lama ini.

Evaluasi drainase Kemayoran, lanjut Bambang, bisa dilakukan pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemprov DKI. Drainase yang ada sekarang ini dianggap tidak mampu menampung tingginya debit air. Pihaknya meyakini underpass Kemayoran rentan banjir akibat dangkalnya Waduk Kemayoran serta Sungai Sentiong. Sistem drainase di wilayah tersebut mengalir ke Waduk Kemayoran, kemudian ke rawa-rawa sebelum masuk ke Sungai Sentiong.

Sekalipun begitu, langkah mengeruk Waduk Kemayoran maupun Sungai Sentiong tidak cukup untuk menangkal banjir. Selain dibutuhkan pompa, kapasitas drainase juga perlu dikaji.



Sumber: BeritaSatu.com