Putus Penyebaran Corona, Pemkot Bogor Terapkan Pembatasan Sosial Skala Besar

Putus Penyebaran Corona, Pemkot Bogor Terapkan Pembatasan Sosial Skala Besar
Beberapa angkutan perkotaan melintas di Jalan Merdeka, Bogor Tengah, Kota Bogor. ( Foto: Beritasatu.com / Vento Saudale )
Vento Saudale / CAH Selasa, 31 Maret 2020 | 22:31 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Guna memutus rantai penyebaran wabah corona (covid-19) yang semakin meningat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memberlakukan pembatasan sosial skala besar. Masing-masing wilayah membentuk Rukun Warga (RW) Siaga corona dan akan ganjaran bagi warga yang melanggar.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, Selasa (31/3/2020) sudah ada 21 warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif Covid-19, empat di antaranya meninggal dunia.

Sementara warga dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 54, dengan perincian 35 dalam pengawasan rumah sakit, 13 orang meninggal dunia, dan 6 warga selesai dirawat. Pemkot Bogor masih menunggu hasil lab swab 13 orang PDP yang dinyatakan meninggal dunia dari Kementerian Kesehatan RI.

Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 672 orang, dengan perincian 421 dalam pemantauan, dan 251 orang selesai dipantau.

Wakil Wali Kota Dedie A Rachim menyebut, pembatasan sosial skala besar tersebut diprediksi akan berlangsung hingga 23 Mei 2020. Dedie meminta seluruh unsur pimpinan di wilayah bisa memberikan informasi secara utuh terkait instruksi presiden agar bisa melakukan aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah masing-masing.

“Sesuai arahan Gubernur Jabar, kita akan lakukan pembatasan sosial skala besar. Implementasinya berupa pengelolaan area pencegahan penyebaran Covid-19 dan memberdayakan potensi masyarakat dengan membentuk RW Siaga corona” ujar Dedie.

Menurut Dedie, pembentukan RW Siaga corona akan dimonitor langsung oleh lurah dan camat. Dedie juga menginstruksikan kepada lurah dan camat untuk menyiapkan sejumlah langkah teknis, antara lain melaksanakan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 bersama pengurus RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader PKK, dan seluruh potensi masyarakat lainnya.

Camat dan lurah juga diharapkan dapat membatasi pergerakan keluar masuk warga, termasuk memonitor tamu dan orang-orang yang tidak berkepentingan di wilayah masing-masing.

Kata dia, pemkot sudah berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan sosialiasasi hingga penegakkan aturan.

“TNI dan Polri backup penuh, untuk menekan konsentrasi-konsentrasi massa yang masih ada saat ini. Perlu lah kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan, misal ketika tidak bisa diberi peringatan satu atau dua kali, ya artinya masuk dihukum,” papar Dedie.

Pemkot juga saat ini tengah melakukan pemantauan daerah mana saja yang dianggap rawan massa berkumpul. Wilayah kota juga ada yang berada di pemukiman padat, pasar atau perumahan.

“Nanti kita petakan mana-mana saja daerah yang perlu diberikan perhatian khusus. Kita akan lebih tegas untuk melakukan pembatasan-pembatasan perkumpulan orang,” tambah Dedie.



Sumber: BeritaSatu.com