Pilkada Depok Tunggu Keputusan Perppu

Pilkada Depok Tunggu Keputusan Perppu
Ilustrasi Pilkada 2020. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / CAH Rabu, 1 April 2020 | 17:55 WIB

 

Depok, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok masih menunggu keputusan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada Depok yang tertunda karena wabah pandemik covid- 19. Nantinya akan dikeluarkan oleh presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, pengunduran pelaksanaan Pilkada Depok harus berdasarkan payung hukum yang jelas.

"Baru baru ini pemerintah dan DPR sudah melaksanakan rapat dengar pendapat. Kami tunggu keputusannya bagaimana. Yang kami dapatkan informasinya Bapak Presiden akan mengeluarkan Perppu. Kami masih tunggu itu," ujar Nana kepada Beritasatu.com, Rabu (1/4/2020) di Depok, Jawa Barat.

Baca Juga: Gerindra-PDIP Akan Berkoalisi di Pilwalkot Depok

Lebih lanjut dipaparkan Nana, dalam Perppu tersebut akan jelas mengatur waktu penyelenggaraan pilkada seperti bulan dan tahunnya. Berdasarkan keadaan darurat wabah covid-19 ini, terdapat tiga opsi penyelenggaraan Pilkada Depok.

"Opsi pertamanya, Pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020. Opsi kedua dilaksanakan pada April 2021 dan opsi ketiga, Pilkada digelar pada September 2021 atau mundur satu tahun dari jadwal seharusnya September 2020," papar Nana.

Baca JugaKPU Diminta Tinjau Kembali Tahapan Pilkada 2020

Hingga saat ini, KPU Kota Depok telah menghentikan semua proses tahapan-tahapan Pilkada yang tengah berjalan. Termasuk sosialisasi. Sesuai dengan petunjuk KPU Republik Indonesia.

Sedangkan untuk anggaran, KPU Depok baru menerima 40 persen anggaran dari total anggaran yang telah dialokasikan Pemkot Depok sebesar Rp 60,2 Miliar.

"Kami baru cairkan 40 persennya atau sebesar Rp 24 Miliar. Sisanya masih berada di kas daerah," pungkas Nana. 

 



Sumber: BeritaSatu.com