Kemhub Terbitkan Edaran Penghentian Sarana Transportasi Umum dan Pribadi di Jabodetabek

Kemhub Terbitkan Edaran Penghentian Sarana Transportasi Umum dan Pribadi di Jabodetabek
Sejumlah bis berbagai tujuan di pulau jawa, menunggu penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin, 30 Maret 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Mikael Niman / JAS Rabu, 1 April 2020 | 20:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Beredar surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Nomor: SE. 5 BPTJ Tahun 2020 tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Selama Masa Pandemik Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Adita Irawati, membenarkan terkait surat edaran tersebut. “Iya betul, penjelasan detail saya kirim secara tertulis,” ujar Adita Irawati saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Dalam surat edaran tersebut, BPTJ telah memutuskan untuk menghentikan sementara atau sebagian layanan transportasi massal di wilayah Jabodetabek serta dari dan ke wilayah Jabodetabek.

Beberapa transportasi massal Jabodetabek yang dhentikan sementara atau sebagian layanan adalah kereta api penumpang jarak jauh, kereta rel listrik (KRL/commuter line), stasiun kereta di Jabodetabek, membatasi operasional moda raya terpadu (MRT), lintas rel terpadu (LRT), bus rapid transit (BRT), bus Transjabodetabek, bus Transjabodetabek airport connection.

Menghentikan sementara layanan bus antarkota dalam provinsi (AKDP), bus antarkota antarprovinsi (AKAP), hingga menutup sementara terminal penumpang tipe A dan tipe B di wilayah Jabodetabek yang melayani AKAP dan AKDP serta menutup sementara operasional perusahaan otobus (PO), loket, agen dan pool pemberangkatan bus AKAP dan AKDP.

Tak hanya itu, BPTJ Kemhub juga membatasi secara parsial atau menyeluruh terhadap operasional sarana transportasi di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional.

“Direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), PT Jasa Marga agar dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi layanan operasional sarana transportasi jalan tol dan jalan arteri nasional. Serta, kepada Korps Lalu Lintas Polri dan Dinas Perhubungan setempat untuk dapat bersama-sama dengan unsur terkait melakukan pembatasan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain di Jabodetabek serta dari dan ke Jabodetabek,” ujar Kepala BPTJ, Polana B Pramesti, dalam surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut, BPTJ juga melarang bus penumpang dan mobil pribadi masuk ke jalan tol dari wilayah Jabodetabek dan atau ke luar wilayah Jabodetabek. Juga dilakukan pelarangan sementara kendaraan roda empat dan roda dua melintas di jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah Jabodetabek dan atau dari luar wilayah Jabodetabek.

Penutupan sementara akses masuk ruas jalan tol dan jalan arteri yaitu untuk pergerakan menuju arah Selatan, pembatasan operasional kendaraan secara parsial atau menyeluruh di pintu masuk Tol Ciawi dan Bogor, termasuk Tol Cijago, jalir alternatif Cianjur-Bandung melalui Jalan Transyogi (Cibubur), Jalan Raya Bogor setelah Cibinong, ruas Jalan Parung.

Begitu juga dengan penutupan sementara akses masuk masuk tol dan jalan arteri untuk pergerakan menuju arah Timur (menutup akses masuk Tol Cikopo arah Purwakarta dan Cipularang serta ramp on Tol Jakarta-Cikampek), penutupan sementara lalu lintas pergerakan menuju ke arah Barat (menutup pintu tol Bitung, Karawaci, Tangerang, Kunciran, Karang Tengah Barat, Meruya, ruas Jalan Daan Mogot dan ruas Jalan Joglo Raya).

Penutupan akses dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, Pelabuhan Tanjungpriuk serta layanan penumpang ke Pulau Seribu.

Pelarangan dan pembatasan sementara, tidak berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, kendaraan dinas TNI/Polri, armada Damkar, ambulans, kendaraan logistik pengangkut bahan pokok, BBM, air bersih dan kendaraan yang memiliki surat keterangan dari Polri (instansi berwenang).

“Lalu lintas kendaraan lokal dan angkutan umum lokal masih tetap beroperasi dan pembatasannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing,” imbuhnya.



Sumber: BeritaSatu.com