Anies Minta Menkes Tetapkan Status PSBB untuk DKI Jakarta

Anies Minta Menkes Tetapkan Status PSBB untuk DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta, Kamis 26 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / CAH Kamis, 2 April 2020 | 19:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta meminta Menteri Kesehatan untuk segera menentapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Anies mengaku hari ini, Pemprov DKI sudah mengirimkan surat kepada Menkes agar ditetapkan status PSBB.

"Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan PSBB untuk Jakarta," ujar Anies saat video conference dengan Wapres Ma'ruf Amin tentang Progres Penanganan Wabah Covid-19 dan Pelaksanaan Bansos oleh Pemda, Kamis (2/4/2020).

Menurut Anies, status PSBB akan memudahkan pihaknya melakukan pengetatan lagi untuk mencegah penyebaran virus corona. Termasuk, kata Anies, akan ada regulasi yang mengikat sehingga penegakan hukum bagi yang melanggar pembatasan sosial bisa dilakukan.

Baca JugaAnies Alokasikan Anggaran Sebesar Rp 3,032 Triliun Tangani Covid-19

"Karena itulah ke depan akan bisa melakukan pengetatan lagi Pak Wapres, dan juga dari sisi penegakan hukum karena selama ini penegakannya masih sangat terbatas sekali," tandas Anies.

Anies mengaku DKI Jakarta sebenarnya sudah melakukan dan menerapkan PSBB untuk mencegah virus corona. Dia mencontohkan, mulai Tanggal 16 Maret 2020, sekolah di Jakarta telah diubah menjadi belajar di rumah. kemudian jajaran Pemprov juga sudah mulai bekerja di rumah.

"Lalu operasi kendaraan umum di dalam kota itu sudah dikurangi waktunya. Kemudian juga semua tempat wisata itu sudah ditutup yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum itu seperti car free day itu juga kami tiadakan sampai kondisi terkendali," jelas Anies.

Namun, kata Anies, PSBB yang dilakukan pemprov DKI umumnya bersifat imbauan dan tidak ada aturan yang mengikat yang berisi larangan atau perintah dan pelanggar bisa dikenakan sanksi. Menurut dia, dengan status PSBB, maka imbauan tersebut bersifat wajib.

Baca Juga: Anies Baswedan: Pasokan Kebutuhan Bahan Pokok di Jakarta Aman 2 Bulan Mendatang

"Selama ini, apa yang kita kerjakan itu belum berbentuk peraturan yang mengikat, sifatnya imbauan. Misalnya kegiatan perkantoran, maka itu sifatnya imbauan di luar kewenangan kita. Lalu pembatasan kegiatan kegiatan berkumpul juga sifatnya imbauan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Anies mengatakan dengan status PSBB juga maka bantuan-bantuan dari pemerintah pusat bisa segera dieksekusi. Bantuan tersebut antara lain bansos untuk warga terdampak corona khususnya warga miskin dan rentan miskin di Jakarta yang jumlahnya 3,7 juta orang.

"Kita mengharapkan agar program bantuan yang tadi dibahas bersama dalam ratas (bansos) itu bisa segera dieksekusi," pungkas Anies. 



Sumber: BeritaSatu.com