Soal PSBB, Anies Usulkan Pemerintah Pusat Buat Kebijakan Khusus untuk Jabodetabek

Soal PSBB, Anies Usulkan Pemerintah Pusat Buat Kebijakan Khusus untuk Jabodetabek
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3/2020). ( Foto: Dok )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 3 April 2020 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada pemerintah pusat membuat kebijakan khusus soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Menurut Anies, penanganan virus corona atau Covid-19 di Jabodetabek harus terintegrasi karena merupakan satu kesatuan.

"Sebenarnya ada hal penting terkait penanganan ini sebagai satu kesatuan, karena Jabodetabek ini satu episentrum Pak Wapres. Kalau tidak ada penanganan yang terintegrasi, maka akan repot," ujar Anies saat video conference dengan Wapres Ma'ruf Amin tentang Progres Penanganan Wabah Covid-19 dan Pelaksanaan Bansos oleh Pemda, Kamis (2/4/2020).

Menurut Anies, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang PSBB dalam rangka Pencegahan Covid-19 tidak memadai untuk mengatur kawasan seperti Jabodetabek. PP 21, kata dia, kepala daerah hanya mengatur pergerakan di dalam satu provinsi dan pergerakan antara provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten, karena itu kami mengusulkan agar ada kebijakan tersendiri untuk kawasan Jabodetabek, di mana batas-batas administrasi pemerintahan itu berbeda dengan penyebaran kasus Covid-19 di Jabodetabek," jelas dia.

Anies mengungkapkan bahwa pihaknya khawatir dengan pergerakan orang dari Jakarta ke luar kawasan Jakarta. Karena itu, pihaknya sempat mengeluarkan kebijakan penghentian transportasi dari dan ke Jakarta untuk menghentikan penyebaran virus corona.

"Nah ini yang perlu nanti ada terobosan (di Jabodetabek) supaya kita bisa mengelola ini dengan lebih baik," pungkas Anies. 



Sumber: BeritaSatu.com