PSBB, DKI Akan Batasi Operasional Kendaraan Pribadi

PSBB, DKI Akan Batasi Operasional Kendaraan Pribadi
Kota Jakarta. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / MPA Selasa, 7 April 2020 | 12:10 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dengan adanya status Pembatasan Sosial Berskala Besa (PSBB) dari Kementerian Kesehatan, maka Pemprov DKI mempunyai kewenangan yang kuat untuk membatasi operasional kendaraan pribadi. Selama ini, kata Syafrin, pihaknya hanya melakukan pembatasan layanan terhadap transportasi publik seperti Transjakarta, MRT dan LRT.

"Artinya setelah ada PSBB maka kita bisa masifkan, tidak hanya MRT, LRT dan Transjakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya termasuk kendaraan pribadi," ujar Syafrin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/4/2020).

Syafrin mengatakan selama ini DKI Jakarta sebenarnya sudah menerapkan PSBB sebagaimana diatur dalam PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Dia mencontohkan, pihaknya sudah melakukan pembatasan layanan operasional dan penumpang atau pelanggan di Transjakarta, MRT dan LRT.

"Contohnya MRT, LRT, Transjakarta kita dorong untuk membatasi jumlah penumpang dalam rangka menjaga jarak aman antara penumpang. Kita akan fokus ke sana memang, dan tentu keseluruhan implementasi PSBB di sektor transportasi kita akan kita akan in line dengan ketetapan dari pusat," terrang dia.

Lebih lanjut, kata Syafrin, selain mengajukan penetapan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengajukan agar PSBB diterapkan secara terintegrasi dengan Jabodetabek. Pasalnya, Jabodetabek sudah menjadi satu kesatuan wilayah yang tidak lagi dibatasi wilayah administrasi.

"Penetapannya seharusnya tetap dalam tataran kota megapolitan jabodetabek. Jadi greater Jakarta yang harus dilihat, bukan Jakarta. Kita menyarankan kalau bisa penetapannya Jabodetabek. Kita itu yang kita harapkan diterbitkan," ungkap dia.

Syafrin mengakui sampai saat ini memang belum ada instruksi lanjutan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pihaknya terkait disetujuinya status PSBB untuk Jakarta. "Belum (ada instruksi lanjutan untuk sektor transportasi)," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 13 ayat (10) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, disebutkan salah satu bentuk pelaksanaan PSBB adalah pembatasan moda transportasi penumpang baik umum maupun pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antara penumpang



Sumber: BeritaSatu.com